fbpx
Pasang iklan

Yang Terabaikan dalam Pidato Visioner Jokowi

Jokowi menguasai panggung di gedung Sentul. Ia sukses menyedot perhatian hadirin, juga pemirsa di rumah. Pidatonya jelang memasuki periodenya yang kedua, memang ditunggu oleh banyak pihak. Terutama bahwa selama ini telah tercitra sebagai presiden yang millennial, yang memahami bagaimana perubahan global sedang terjadi.

Tak banyak pemimpin yang tahu, bahwa hari ini, anak-anak punya mainan berbasis internet yang tidak hanya mempertemukan orang-orang dari seluruh dunia, tapi jika mahir, mereka akan dapat uang dari game itu. Jokowi secara langsung menyebut dukungannya terhadap E-Sport, semisal Mobile Legend, Dota, PUBG dan Playstation.

Jokowi juga tahu seluk beluk Startup (unicorn), perusahaan berplatform digital, yang menjadi bagian dari revolusi digital. Ia mendorong agar anak-anak muda lebih kreatif lagi untuk menemukan peluang dalam dunia digital itu. Setidaknya, kita punya 4 Unicorn yang telah sukses yang bisa dirujuk: Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak.

Meski unicorn-unicorn itu tak selamanya sukses. ‘Ofo’ misalnya, sebuah startup di Cina yang mengusung konsep sewa sepeda, berhasil meluaskan jaringannya hingga ke Amerika, sebelum akhirnya kolaps setelah tak lagi kompetitif.

Tentu kita berharap, Jokowi, atau orang yang nanti ditunjuk menjadi menteri untuk itu, terus menunjukkan dukungannya, misalnya dengan memasukkan materi “Coding” dalam kurikulum di sekolah.

Subarman Salim

Dilema investasi

Pidato Jokowi yang digagas relawan pada Minggu 14 Juli lalu, diparesiasi banyak pihak sebagai bukti komitmennya untuk melanjutkan visi membawa Indonesia dalam percaturan global. Saat mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyinggung perubahan dunia yang begitu cepat, yang harus direspon secara tepat. Kuncinya adalah kesiapan.

“Kita harus menyadari, kita harus sadar semuanya bahwa sekarang kita hidup dalam sebuah lingkungan global yang sangat dinamis, sangat dinamis. Fenomena global yang ciri-cirinya kita ketahui, penuh perubahan, penuh kecepatan, penuh risiko-risiko, penuh kompleksitas, dan penuh kejutan, yang sering jauh dari kalkulasi kita, sering jauh dari hitungan-hitungan kita.”

Jokowi memaparkan lima kerangka pembangunan untuk periode keduanya, yakni meneruskan pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif, membuka pintu investasi selebar-lebarnya, reformasi birokrasi, dan pengaturan anggaran pada APBN.

“… kita harus mencari sebuah model baru, cara baru, nilai-nilai baru dalam mencari solusi dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi dengan inovasi-inovasi. Dan kita semuanya harus mau dan akan kita paksa untuk mau. Kita harus meninggalkan cara-cara lama, pola-pola lama, baik dalam mengelola organisasi, baik dalam mengelola lembaga, maupun dalam mengelola pemerintahan. Yang sudah tidak efektif, kita buat menjadi efektif. Yang sudah tidak efisien, kita buat menjadi efisien…”

Banyak pujian yang mengarah ke pidato visioner itu. Indonesia bakal memasuki masa penting dan menentukan dalam memasuki era digital ini. Jokowi terdengar begitu memahami dimana posisi Indonesia dan bagaimana membawanya melaju bersama negara-negara yang sudah di depan. Meski sebenarnya, tak ada yang benar-benar baru, kecuali soal pengembangan SDM yang tak tercantum dalam Nawacita.

Agenda besar dicanangkan melalui infrastruktur, efisiensi dan efektivitas birokrasi, pembangunan SDA yang unggul dan kompetitif, pengaturan anggaran APBN, dan pembukaan pintu investasi seluas-luasnya.

Jokowi yang bermental pengusaha memang memiliki pengalaman bagaiman saat ia memulai dan menggeluti usaha meubelnya. Ia menemui kenyataan peliknya urusan perizinan yang birokratis. “Kalau perlu nggak pakai izin, izinnya diberikan kemudian, jengkel saya, tidak bisa menyelesaikan yang sudah kelihatan,” kata Jokowi dalam Musrembang Nasional 2019 lalu.  

Investasi sepertinya menjadi jangkar dari isu yang dilempar. Jika skema investasi berjalan, maka empat indikator lainnya akan segera menyesuaikan, atau mungkin lebih tepatnya terkondisikan. Ironisnya, investasi inilah yang tak pernah sepi dari sorotan, ketika keputusan yang strategis dan dianggap mendesak itu, dituding menjadi biang dari merosotnya perusahaan-perusahaan lokal. Tapi, begitulah hukum global, mereka yang tak beradaptasi dengan perubahan, segera akan ditinggalkan.

Kita bisa mengambil satu contoh, terpukulnya Krakatau Steel, salah satu raksasa produsen baja nasional, tak berdaya oleh masuknya produk luar negeri. Bahkan, perusahaan yang kini menjejak umur 40 tahun itu kabarnya terpaksa harus merumahkan 1.300 karyawannya, meski kabar itu ditampik oleh Silmy, Dirut Krakatau Steel.

Krakatau memang sedang dalam kondisi labil. Silmy tak menampik perusahaan yang dipimpinnya sedang goyang. Saat ini, mereka sedang melakukan restrukturisasi terkait model bisnis, utang, juga organisasi, demi menyelamatkan perseoran yang diterjang kerugian dalam tujuh tahun terakhir. (www.cnbcindonesia.com/2/7/2019). Perampingan itu tentu memiliki resiko, konsekuensi yang bisa saja di luar prediksi.

Krakatau mungkin bisa menjadi gambaran, tuntutan perubahan tidak selalu sejalan dengan kemampuan yang kita miliki. Beberapa pekan lalu, orang-orang mengeluhkan mahalnya tiket pesawat. Pemerintah berdalih, bahwa harga bahan bakar avtur yang menjadi dasar menetapkan harga memang tinggi.

Anehnya, ketika wacana membuka maskapai baru dari luar demi menghadirkan kompetitor baru yang dengan sendirinya akan menstabilkan harga, tapi pemerintah menuai protes keras, antek-asing.

Strategi investasi memang perlu pemetaan juga kajian yang terintegrasi, tidak sekadar ikut arus perubahan. Tanpa pemetaan, komitmen pihak-pihak terkait, dan yang terpenting kesediaan SDM unggul (bukan asal nyinyir), investasi justru akan menjadi ancaman.   

Mengabaikan luka lama pelanggaran HAM

Di bagian akhir, Jokowi menyebut soal keberagaman, dan pentingnya menjaga keutuhan bangsa, sebagai aset yang tak ternilai. Mungkin satu-satunya yang justru relevan dengan kondisi aktual bangsa. Jika identitas bangsa ini ingin dipertahankan, maka kebhinekaan adalah kunci.

Kita telah menaruh harapan besar selama lima tahun lalu, dan lima tahun lagi ke depannya. Visi itu adalah rumusan kuat yang sedang dituju. Jika dalam pidato itu petani dan nelayan tidak disebut, ini akan menjadi pekerjaan bagi Pak Amran Sulaiman dan Ibu Susi. Karena tentu saja, visi ideal bangsa, tidak boleh berjarak terlalu lebar dengan kondisi real kehidupan masyarakat.

Lalu aspek penegakan hukum. Bahkan sama sekali tidak disunggung. Ada kesan Jokowi belum berani secara terbuka menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, luka yang terus menodai perjalanan bangsa ini.

Belum terkuaknya dalang dari pembunuhan buruh Marsinah, Munir, Widji Tukul, para aktivis Reformasi 98, dan penyerangan Novel Baswedan menunjukkan kalau Jokowi belum memberi perhatian serius untuk menuntaskan luka pelanggaran HAM. Padahal, ia berkali-kali mengatakan kalau periode keduanya akan dijalaninya tanpa beban. Lalu, apa yang menghambat Jokowi menyeret para pelanggara HAM ke meja pengadilan?

Beri tanggapan

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)