fbpx
Pasang iklan

Usulan Dana Saksi Tiap TPS Batal Ditanggung APBN, ini Alasannya

GEMA, JAKARTA – Ketua Komisi II DPR, Zainudin Amali melalui Badan Anggaran (Banggar) mengusulkan agar dana saksi Rp 3,9 triliun ditanggung negara melalui APBN. Usulan tersebut didasari oleh dua alasan.

“Pertama, supaya terjadi keadilan, kesetaraan, semua partai bisa menugaskan saksinya di TPS. Kemudian kedua kita menghindarkan pemberitaan sekarang ini para caleg diminta untuk membiayai itu,” kata Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali di gedung DPR, pada Rabu, 17 Oktober 2018.

Teranyar kabar, usulan tersebut telah disampaikan Banggar Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, Banggar menyebut berdasarkan UU Pemilu 7/2017, maka dana saksi itu tak ditanggung oleh negara.

“Dalam pembahasan memang dari pihak pemerintah berargumentasi bahwa ini tidak diatur dalam UU Pemilu. Kami lagi terus menjajaki jalan bagaimana caranya supaya dana kampanye bisa dianggarkan sehingga semua parpol bisa melihat ini secara pelaksanaan di tiap-tiap TPS itu bisa terlaksana,” kata Ketua Banggar Aziz Syamsuddin di Gedung DPR, pada Kamis, 18 Oktober 2018.

Dalam sebuah rapat yang dihadiri Banggar dan perwakilan Kemenkeu, Banggar telah menyampaikan usulan tersebut. Kemenkeu menegaskan bahwa hanya ada dana pelatihan saksi, dan bukan biaya untuk membayar saksi itu sendiri.

“Pak Askolani, apakah ada dana untuk saksi parpol? Apakah akan terpenuhi dan teranggarkan (dari RAPBN) di tiap TPS atau tidak?” ujar Anggota Banggar DPR RI dari fraksi Partai Golkar Ridwan Bae di ruang rapat Banggar DPR RI.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menjelaskan saat ini kementerian hanya menganggarkan dana untuk pelatihan saksi yang masuk dalam pos belanja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Sesuai dengan undang-undang Pemilu, dana saksi tidak dimasukkan. Jadi sesuai ketentuan hanya ada dana pelatihan yang anggarannya masuk di Bawaslu,” kata Askolani.

Zainuddin Amali mengatakan, pada evaluasi Pilkada serentak 2018 lalu, tidak semua parpol mampu membiayai saksi. Dan mestinya tiap parpol atau kandidat punya minimal satu saksi di tiap TPS untuk mengawasi jalannya penghitungan suara. Ketiadaan saksi membuat fungsi pengawasan menjadi lemah.

Zainuddin Amali menyebut ada lebih dari 800.000 TPS di Pemilu 2019 se-Indonesia. Tidak semua partai mampu membiayai saksi di TPS, jika misal satu saksi saja diberi honor minimal Rp 100.000 atau Rp 200.000.

Beri tanggapan

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)