fbpx
Pasang iklan

Tindaklanjuti Putusan MA, KPU Resmi Masukkan Caleg Eks Koruptor ke DCT

(GEMA – Jakarta) Hasyim Asyari, Komisioner Komisi Pemilihan Umum, mengatakan KPU akan menyertakan kembali caleg eks koruptor yang sebelumnya dikategorikan Tak Memenuhi Syarat (TMS) ke dalam Daftar Calon Tetap. Keputusan ini diambil setelah KPU merevisi larangan caleg eks koruptor dalam dua Peraturan KPU (PKPU).

“Setelah terbit putusan Mahkamah Agung yang substansinya judicial review Peraturan KPU, maka kemudian KPU sudah mengambil sikap yang sudah diputuskan,” ujar Hasyim di kantor KPU, Jakarta, pada Rabu, 19 September 2018.

Hasyim menambahkan caleg eks koruptor yang akan disertakan dalam DCT adalah caleg yang gugatannya dimenangkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Caleg eks koruptor itu, kata dia, akan masuk dalam DCT yang akan ditetapkan pada 20 September 2018.

“Nanti strateginya langsung dimunculkan di DCT,” kata Hasyim.

Hasyim mengatakan, caleg eks koruptor yang tak mengajukan sengketa dan yang sengketanya tak dikabulkan dan tidak akan dimasukkan dalam DCT.

“Kalau dia tidak mengajukan sengketa, ya, tetap TMS statusnya,” katanya.

Selain itu, Hasyim melanjutkan, caleg eks koruptor yang dibatalkan oleh partainya juga tak akan disertakan ke dalam DCT. DCT juga tak berlaku pada eks koruptor yang berniat mendaftar sebagai caleg begitu putusan MA keluar.

“Itu juga sudah tak bisa lagi, karena kan masa pendaftaran sudah selesai,” tuturnya.

Kendati demikian, Hasyim mengatakan caleg eks koruptor yang akan dimasukkan dalam DCT harus tetap memenuhi syarat calon lainnya. Sebab, kata dia, KPU tak akan menyertakan caleg dalam DCT jika syarat calon tak lengkap.

Hasyim mengatakan dengan revisi PKPU tersebut, KPU akan segera mengirimkan surat edaran ke KPU daerah untuk melaksanakan putusan MA yang sudah tertuang dalam revisi PKPU. surat edaran ke KPU daerah telah dikirimkan sejak keluarnya hasil pleno KPU.

Sebelumnya Mahkamah Agung mengabulkan gugatan terhadap PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD, serta PKPU Nomor 26 Tahun 2018 atas perubahan dari PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Anggota DPD. Dalam amar putusannya, MA meminta KPU menghilangkan frasa sepanjang mantan narapidana korupsi dalam aturan tersebut.

Beri tanggapan

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)