fbpx
Pasang iklan

Tindaklanjuti Putusan MA, KPU Kembali Memasukkan Caleg Eks Koruptor ke DCT

(GEMA – Jakarta) Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memasukkan kembali calon anggota legislatif berstatus eks koruptor dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Hal tersebut diungkapkan oleh Komisioner KPU, Hasyim Asyari, karena saat ini Putusan MA mengenai pencalegan eks napi koruptor dibolehkan dan KPU harus menindaklanjuti keputusan tersebut.

“Saat ini putusan MA sudah terbit, tentu KPU akan memeriksa itu untuk ditindaklanjuti, dalam arti dilaksanakan putusannya untuk dimasukkan kembali,” ujar Komisioner KPU, Hasyim Asyari, di kantornya, Jakarta, pada Selasa, 18 September 2018.

Meski sebelumnya, KPU telah menyatakan caleg eks koruptor yang berada dalam Daftar Calon Sementara (DCS) tak memenuhi syarat untuk disertakan dalam DCT.

Menurut Hasyim, KPU hanya akan memasukkan caleg eks koruptor yang sebelumnya dikategorikan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU. Caleg eks koruptor tersebut, kata dia, sebelumnya juga harus pernah masuk DCS yang di kategorikan TMS dan yang sengketanya dikabulkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Yang kemudian dibatalkan sendiri oleh partai, ini tak masuk kategori yang harus dipulihkan,” ujarnya.

Hasyim mengatakan, untuk menyaring caleg eks koruptor itu, KPU akan memeriksa satu per satu caleg yang gugatannya dikabulkan Bawaslu. Hal ini dilakukan sebelum waktu penetapan DCT pada 20 September 2018.

“Sudah ada informasi atau data yang terpetakan, sehingga nanti kami perintahkan KPU provinsi, kabupaten, dan kota untuk melaksanakan putusan Bawaslu dan itu sesuai dengan kondisinya masing-masing dari itu,” tuturnya.

Hasyim menambahkan bahwa hingga saat ini KPU masih mempelajari salinan putusan MA yang memperbolehkan eks koruptor menjadi caleg. Menurut dia, hal ini akan menentukan apakah KPU akan merevisi PKPU atau langsung menjalankan hasil putusan MA.

“Apa saja yang secara substantif dibatalkan oleh MA dan berdasarkan itu akan kami jadikan dasar untuk segera melakukan perubahan PKPU,” tambahnya.

MA sebelumnya mengabulkan gugatan terhadap PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Anggota DPD dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD. Putusan MA itu menyebutkan PKPU bertentangan dengan UU terkait larangan caleg eks koruptor.

Beri tanggapan

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)