fbpx
Pasang iklan

Soal Papua, Soal Kemanusiaan

Gema.id – Indonesia dengan dinamika bangsa yang pluralistik sebagai penggambaran memelihara ke-bhineka-an dalam kehidupan berbangsa tentunya harus dilihat sebagai sesuatu yang bernilai. Mengedepankan penyelesaian persoalan etis dengan kepala dingin dan pendekatan humanistik.

Founding person bangsa yang telah berupaya untuk menyelesaikan berbagai konflik horizontal agar tak mengakibatkan pertumpahan darah antara anak bangsa di Bumi manusia. Pendekatan seperti itu sebelumnya telah diperagakan oleh pendiri bangsa agar sengkarut persoalan bangsa yang akan berefek pada stabilitas negara dimimalisir terjadi, sehingga saling rangkul satu sama lain akan tetap terjalin tanpa memandang perbedaan etnis, agama maupun pandangan politik yang berbeda.

Semestinya upaya semacam itu juga dilakukan oleh rezim yang sedang berkuasa dengan pendekatan humanistik, kendati menggunakan konsep yang lain atau konsep lama yang diperbarui. Karena muaranya sama yaitu menghilangkan pertumpahan darah antar anak bangsa yang hanya meninggalkan penderitaan, luka dan dendam yang akan tetap terngiang dalam ingatan.

Hari-hari yang lalu anak bangsa sibuk membicarakan persoalan kemanusiaan yang ada di Indonesia bagian Timur atau tepatnya di Papua. Media mainstream dengan beberapa informasi yang disajikan terkait persoalan kemanusiaan boleh dinilai sebagai dishumanisasi antar anak bangsa karena konflik horizontal yang terjadi. Kisruh Wamena akan menjadi salah satu dari banyaknya catatan buruk rezim yang tengah berkuasa, karena darah yang tumpah, ruh yang telah memisah dengan jasad seolah hanya menjadi pembicaraan yang biasa saja, sehingga tak diupayakan untuk dicarikan jalan keluar dengan menyentuh akar permasalahan yang seharusnya diselesaikan.

Tercatat pada tahun 2014, Komnas HAM mengumumkan bahwa ada sebanyak 4 orang tewas yang menjadi korban konflik horizontal di Paniai, Papua. Diakhiri dengan janji Presiden Jokowi pada waktu itu akan segera diselesaikan agar tak terjadi konflik baru yang hanya akan menyisakan luka. Kendati hingga sekarang, hal itu masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah karena tak ada kejelasan persoalan yang telah berlalu. Padahal masyarakat Indonesia umumnya, dan warga Papua khususnya mengharapkan agar ada penyelesaian dari Pemerintah terkait hal itu.

Yang terbaru ialah tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh aparatur negara bersama kelompok masyarakat di Surabaya yang bersama-sama melakukan tindakan tak berkemanusiaan terhadap mahasiswa Papua yang sedang menggali keilmuan di tanah rantau. Aksi tersebut kemudian menimbulkan reaksi di Papua sehingga melahirkan konflik baru tepatnya di Sorong dan Monokwari. Dapat disimpulkan bahwa kejadian berulang dengan resolusi konflik merupakan kegagalan Pemerintah dalam menanggulangi konflik yang akan terjadi.

Sejarah mencatat, dari tahun 1970 hingga tahun 1998 beberapa rentetan peristiwa konflik vertikal marak terjadi di Papua, tindakan represif aparat keamanan negara terhadap masyarakat Papua tidak menggambarkan penggunaan pendekatan humanistik terhadap rakyat Papua yang notabenenya merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Opini publik yang bergulir juga bermacam-macam dan paling parah ialah stigma terhadap masyarakat Papua bahwa hal itu merupakan tindakan separatis yang berupaya dilakukan untuk memisahkan diri dari NKRI.

Padahal jika kita kembali melihat sejarah konflik antara Belanda dan Indonesia dalam perebutan wilayah Papua antara menjadi bagian dari NKRI atau menjadi negara merdeka sendiri yang dimerdekakan oleh Belanda. Hingga berakhir pada negosiasi di forum PBB dengan menghasilkan perjanjian New York: 1962 dibawah rezim Sukarno. Negosiasi itu menghasilkan Papera (Penentuan Pendapat Rakyat) dengan mengembalikan permufakatan kepada rakyat Papua antara memilih bergabung dengan Indonesia atau bersepakat dengan Belanda untuk menjadi negara sendiri yang dimerdekakan. Hasil Papera: 1969 ialah wilayah Papua resmi menjadi bagian NKRI dibawah rezim Suharto.

Di masa Sukarno, pengamalan mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa boleh dikatakan berhasil karena menurut catatan sejarah pada waktu itu sangat minim terjadi konflik karena Pemerintah di waktu itu menggunakan cara-cara yang humanistik dengan merangkul warga Papua serta diyakinkan bahwa seluruh warga Papua berhak diperlakukan sama atau non-diskriminatif dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa.

Selain Pemerintahan Sukarno, pada masa rezim Gus Dur berkuasa juga dilakukan tindakan yang humanistik, contohnya ialah ketika Gus Dur mengatakan bahwa dirinya ingin melihat matahari terbit di Papua karena orang-orang sekitar Gus Dur kerap membicarakan bahwa sunrise di tanah Papua lebih indah dari wilayah manapun di NKRI, padahal kita ketahui bahwa kondisi mata Gus Dur saat itu sedang buta, lantas bagaimana cara beliau melihat sunrise di Papua?

Beberapa pendapat, terutama dari kalangan pengamat politik berpendapat bahwa hal itu merupakan strategi politik Gus Dur untuk mengistimewakan Papua sebagai bagian dari NKRI, tak boleh diperlakukan secara diskriminatif. Sehingga masyarakat Papua yakin bahwa Pemerintah masih memerhatikan mereka, tanpa ada perbedaan sedikitpun antara masyarakat yang lain dalam wilayah NKRI.

Hal inilah yang semestinya menjadi acuan Pemerintahan yang sedang berkuasa agar senantiasa melakukan tindakan-tindakan humanis yang dipertontonkan oleh Kepala Negara kepada masyarakat Papua, yakni pendekatan humanistik meski dengan metode yang berbeda. Karena jejak digital mencatat hingga sekarang diketahui terkait konflik yang terjadi di Sorong, Monokwari dan Wamena, Pemerintah justru menambah aparat keamanan dengan mengirimkan sebanyak 2.500 aparat TNI/Polri untuk menanggulangi konflik yang terjadi.

Padahal sejarah panjang konflik di masa Orde Baru ketika Suharto melakukan tindakan militeristik justru resolusi konflik kian memanas yang berujung pada jatuhnya korban jiwa baru yang semakin meningkat. Dari laporan Komnas HAM, ada sebanyak 10.000 korban jiwa akibat konflik yang dimulai tahun 70-an hingga 1998. Apakah Pemerintahan sekarang akan mengulangi kejadian yang sama dengan upaya militeristik yang dilakukan? Tentunya kita berharap tidak dengan hal itu.

“Perlu diingat bahwa nyawa manusia lebih berharga dibanding kepentingan apapun”.

Pemerintah seharusnya mengupayakan langkah humanistik seperti apa yang akan dilakukan untuk meminimalisir konflik berkepanjangan ini, apakah dengan mengkaji seradikal mungkin agar akar konflik itu diketahui dengan cara berdialog atau bernegosiasi dengan masyarakat Papua atau dengan cara langkah lain yang lebih progresif terhadap persoalan Papua.

Wallahu A’lam Bisshowaab.

Beri tanggapan

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)