fbpx
Pasang iklan

Rekonsiliasi yang Tak Penting dan Prabowo yang Menolak Kalah

Salah Prabowo yang terlanjur menjanjikan kepulangan Rizieq Shihab. Kekalahan Piplres seperinya telah menutup peluang untuk merealisasikan janjinya. Prabowo bisa apa lagi? Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak semua permohonan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, tensi politik mulai menurun.

Tapi, rupanya Prabowo masih menolak mengibarkan bendera putih. Ada harapan yang masih terbuka, meski dengan cahaya yang redup. Rekonsiliasi diawarkan dengan syarat: memulangkan Rizieq Shihab. Persoalannya, bukan sekadar pulang ke tanah air. Rizieq pulang tentu dengan segala konsekuensi hukum yang masih mengintainya.  

Rizieq bukan tokoh perdamaian      

Kasus dugaan chat (percakapan) via WhatsApp mesum (konten pornografi) dengan Firza yang membawa Habib Rizieq terbang ke Arab. Meski setahun berjalan, polisi mengentikan kasus tersebut dengan asalan bukti yang tak memadai.

Namun, hingga kini, Rizieq belum berani pulang. Boleh jadi, urungnya pemimpin Front Pembela Islam (FPI) itu karena masih terkait dengan kasus hukum lainnya. Tokoh yang pernah melaporkan Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta ini dengan kasus penistaan agama, dilaporkan menghina symbol Negara Pancasila.

Tawaran pihak Prabowo yang dibenarkan oleh Sekjen Gerinrda Ahmad, memang mengajukan pemulangan Habib sebagai syarat untuk rekonsiliasi pasca Pilpres 2019. Bahkan, mereka pun meminta pembebasan tokoh pendukung untuk dibebaskan sebagai paket syarat rekonsiliasi. (kompas.com, 9/7/2019)

Pertanyaannya, atas dasar apa menempatkan Rizieq Shihab sebagai syarat rekonsiliasi? Rizieq salam sekali belum layak didaulat sebagai jangkar rekonsiliasi, penyeru perdamaian. Justru sebaliknya, ia lebih tercitra sebagai pihak yang berdiri bersama kelompok tak taat hukum. Ia lebih dikenal sebagai sosok arogan, dengan ceramah yang intimidatif, menyebut dengan lantang ‘Pancasila Sukarno dan Ketuhanan ada di pantat’. (detik.com, 31/1/2017)

Pertanyaan lain, apa urgensi rekonsiliasi setelah pesta demokrasi?

Lagi pula, penahanan orang-orang yang menjadi bagian dari tim pemenangan Prabowo-Sandi dijerat karena kasus hukum karena kesalahannya sendiri. Alfian yang katanya ustad ditangkap karena dalam ceramahnya menyebut di istana ada PKI. Bahar Smith dipenjara setelah memukuli seorang anak. HS, seorang pemuda yang berteriak ‘penggal kepala Jokowi’ pada momen kampanye Mei silam, juga ditangkap, dan malah terancam pidana mati.

Seharusnya tim Prabowo menyadari, jika ini tentang politik, rekonsiliasi tak seharusnya menyentuh aspek hukum. Apa yang mereka harapkan dari rekonsiliasi jika akhirnya berharap adanya keringanan hukuman, adalah bentuk pendelegitimasian terhadap perangkat Negara.

Masih segar dalam ingatan momen Pemilu lalu. Jelang sore hari, Rabu 17 April, Prabowo melakukan konferensi pers di Kertanegara. Pidatonya berisi tentang klaim kemenangan dengan angka 62 persen mengungguli pasangan Jokowi-Ma’ruf. Keesokan harinya, ia kembali menyampaikan pernyataannya di hadapan wartawan, tetap dengan pendirian sebagai peraih kemenangan, meski dengan angka yang berbeda dari sebelumnya.  

Tak berhenti hanya dengan klaim kemenangan. Narasi kecurangan diteriakkan selama masa-masa perhitungan suara. Bahkan Amien Rais menyerukan gerakan People Power pada momen peringatan reformasi, 22 hingga 23 Mei.

Rusuh akhirnya tak bisa dielakkan. Sejumlah korban berjatuhan. Temuan hasil investigasi Tempo, menyebutkan keterlibatan pihak-pihak tertentu untuk menggalang massa, menyediakan sarana transportasi, hingga penyuplai senjata. Sayangnya, dalang kerusuhan Mei hingga kini masih absurd.

Jadi untuk apa mendesak rekonsiliasi? Sama sekali tak penting dan bahkan tak relevan. Pesta demokrasi hanya menyediakan panggung kontestasi demi memilih wakil-wakil terbaik, bukan ajang saling bantai. Narasi kebencian yang diproduksi oleh pihak tertentu selama masa kampanye adalah persoalan ketidakmampuan menemukan materi kampanye, kelemahan dalam merumuskan visi.   

Sepertinya, tak ada niat Prabowo dan timnya untuk mendukung pesta demokrasi berjalan baik. Mereka hanya peduli jika menang. Deklarasi Pemilu damai hanya untuk meraih simpatik. Kenyataannya, mereka tak pernah benar-benar sanggup menghadapi kenyataan sebagai pihak yang kalah.

Rekonsiliasi bersyarat yang ditawarkan Prabowo dan pendukungnya dengan sendirinya menunjukkan bahwa mereka memang tak ingin kalah.

Yang lebih penting dari rekonsiliasi

Jika ini masih terkait politik, rekonsiliasi bukanlah opsi penting dan mendesak. Negara ini bukan hanya tentang Prabowo dan para pengikutnya. Agenda politik lain yang penting untuk dicermati adalah bagaimana menyambut calon angota dewan terpilih yang akan segera mengisi kursi di parlemen.

Yang lebih penting dari itu adalah kasus pelanggaran HAM yang masih belum menunjukkan kemajuan berarti. Karenanya, jika pemerintahan Jokowi tertarik dengan opsi rekonsiliasi, seharusnya di periode keduanya, ia menuntaskan kasus pembunuhan Munir, Marsinah, Wiji Tukul, mahasiswa Trisakti, penyerangan komisioner KPK Novel Baswedan, hingga kerusuhan Mei 2019 lalu.

Pemerintah tak boleh lagi mengabaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di atas bukan demi citra pemerintahan. Tapi, lebih pada penegasan bahwa pemerintah kini tak pernah tersandera dengan luka masa lalu. Penuntasan kasus pelanggaran HAM jauh lebih penting dari sekadar rekonsiliasi politik demi memuaskan nafsu kelompok yang tak ingin kalah.      

Beri tanggapan

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)