fbpx
Pasang iklan

Referendum Papua yang tak lagi Relevan

Gema.id – Veronica Koman dan Tri Susanti, dua perempuan yang merebut perhatian netizen, dikaitkan sebagai provokator rusuh Papua. Tri Susanti diamankan karena penyebaran berita bohong soal ‘bendera robek’. Sementara, Veronica Koman menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris saat mengunggah berita soal Papua di Twitter yang bernada provokasi. Mereka berpotensi terjerat pasal berlapis KUHP dan UU ITE.  

Keduanya sudah diamankan. Rusuh Papua reda untuk sementara. Orang-orang mulai menarik garis merah, kaitan antara teriakan ‘monyet’ di Surabaya dengan pembakaran gedung di Papua. Kewarasan diketuk, kisruh Papua memang lebih terlihat sebagai drama settingan bukan konflik rasial.

Sejauh mana keterlibatan keduanya masih perlu didalami. Tapi, seharusnya, mata rantai konflik yang berbau rasial ini bisa segera diurai. Mungkin kita butuh tidak sekadar jerat ligitasi untuk menjaga nafas panjang kebhinekaan. Karena, sebagai bangsa yang mewarisi ragam budaya, tantangan kita lebih banyak justru muncul dari dalam.

Pembawa bendera Bintang Kejora sudah diringkus. Sejumlah demonstran yang terlibat aksi dan rusuh Papua, yang diamankan mengaku tertipu. Mereka menyadari, ada pihak lain yang sengaja menyulut api. Lalu kini bermunculan sejumlah teori konspirasi, mengenai keterlibatan pihak luar, ada juga yang menyebut rusuh ini sebagai efek divestasi Freeport oleh pemerintah NKRI.

Tapi, efeknya segera terdengar: tuntutan untuk merdeka kembali diteriakkan. Orang Papua kembali mempertanyakan, apakah berada di bawah naungan NKRI masih perlu dipertahankan? Dan lebih sentimental lagi, apakah ini adalah kegagalan Jokowi yang justru segera memasuki periode keduanya?

Referendum Papua berbeda dengan Timor Leste

Referendum mulai diwacanakan lagi. Keinginan menentukan nasib sendiri, mungkin adalah titik kulminasi dari krisis kemanusiaan yang seakan tak berkesudahan di Papua. Sejumlah pelanggaran HAM yang berlangsung selama operasi militer.

Wacana referendum kontan dibalas dengan teriakan tagar NKRI harga mati. Praktis, kasus Timor-Timor yang setelah merdeka berganti jadi Timor Leste kembali dikenang sebagai sebuah kehilangan. Sebagai negara yang lahir dari referendum, Timor Leste adalah contoh perjalanan sebuah bangsa yang berlinang air mata dan darah. 

Ada kekuatiran yang menguat, terutama karena referendum dalam perjalanan bangsa ini, di tahun 1999 lalu, harus menyaksikan Timor Timor melepaskan diri. Tapi dengan melihat sejarah terbentuknya Indonesia dan pengakuan kedaulatan, wacana referendum Papua tak relevan jika merujuk Timor Leste. Fakta sejarah menyebut wilayah kekuasaan Hindia Belanda tak mencakup Timor-Timur. Ia adalah wilayah taklukan negara lain, oleh Portugis ia dulu adalah provinsi jauh.

Bekas provinsi ke-27 Indonesia ini menyatakan diri berpisah dari NKRI, melalui mekanisme referendum. Pemerintah dianggap lalai, tak becus mengurus provinsi termuda tersebut. Itu dari kacamata Indonesia. Dari perspektif Timor Leste, ini adalah kemerdekaan sejati, setelah sebelumnya mereka dianeksasi secara paksa pada tahun 17 Juli 1976.

Kontras. Ketika Timor Leste melihat referendum sebagai gerbang kemerdekaan, di pihak pemerintah Indonesia, referendum secara gamblang berpotensi membuka daftar pelanggaran HAM yang dilakukan aparat selama masa penaklukan.

Semua karena referendum. Sebuah cara kuno untuk mengatur kelangsungan hidup orang banyak. Meski begitu, dalam perspektif hukum internasional, landasan menentukan nasib sendiri masih memerlukan kajian lebih mendalam.

Ketika sebuah entitas dalam sebuah negara yang berdaulat menuntut berpisah, sejumlah persoalan akan mengemuka. Diantaranya yang paling prinsip adalah bagaimana menghadirkan pemerintahan yang kuat? Bagaimana pemerintahan baru itu mampu menjamin hidup yang lebih baik?

Jika ini tentang keberpihakan dan hidup yang lebih baik, referensi bukan jalan satu-satunya, bukan pula opsi terbaik.

Jika referendum adalah akumulasi kekecewaan -penderitaan, tentu Papua punya kalkulasi sendiri. Dan seharusnya, tak ada yang lebih tahu Papua selain Papua. 

Tapi, soal referendum, Papua sudah pernah mencobanya dalam sebuah jejak pendapat bertajuk Pepera (penentuan pendapat rakyat) pada 1969. Saat masih bernama Irian Barat, nama yang pernah dikenalkan sebagai akronim dari Ingin Republik Indonesia Anti Nedherland.

Apakah mereka berhasil, jawabannya sangat relative. Jika itu adalah bagian scenario mengusir Belanda, referendum sudah di jalur yang tepat. Tapi, jika referendum dimaknai sebagai jalan menemukan kesejahteraan, hidup merdeka tanpa todongan senjata, Papua tentu punya jawaban sendiri.    

Nah, betulkah Papua masih menginginkan referendum kedua? Dan yang lebih penting adalah apakah ini murni muncul sebagai aspirasi dari orang Papua?

Dua pertanyaan itu sangat penting demi menghindari efek delusional dari mimpi merdeka yang kerap diasosiasikan dengan mengidentifikasi keinginan masing-masing individu.   

Berkaca ke Brexit

Kita tentu tidak ingin terjebak ke dalam kesalahan fatal, hanya karena berpikir system demokrasi dan konvensi HAM bisa diterjemahkan ke dalam mekanisme referendum. Berapa banyak warga Papua yang memahami konsep bernegara, yang melek politik, dan berapa di antara mereka yang tak pernah peduli dengan negara?

Pertanyaan serupa bahkan bisa diajukan ke warga Britania Raya sebelum mereka sepakat melakukan referendum 2016 lalu: berapa diantara mereka yang memahami seberapa penting posisi Inggris Raya dalam skema Uni Eropa? Apakah Inggris sudah membuat kalkulasi akurat, sejumlah implikasi, lalu menyerahkan keputusan penting Brexit kepada suara dominan?

Jejak pendapat Timor Leste, Pepera Irian Barat atau Brexit adalah tiga kasus berbeda untuk merujuk praktek referendum. Ketiganya bisa jadi rujukan, bahwa referendum tidak relevan lagi bagi Papua.

Beri tanggapan

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)