fbpx
Pasang iklan

Rasisme: Wajah Lama Indonesia, Ngapain Kaget?

Gema.id – Beberapa hari sebelumnya, tepat pada 17 Agustus 2019 telah diselenggerakan seremoni nasional yang tiap tahun diadakan oleh anak bangsa. Pembicaraan perihal ideologi bangsa, pilar-pilar kebangsaan dan sejenisnya hadir dalam ruang-ruang publik. Bangsa yang majemuk dengan kekayaan kultur yang melimpah ruah di nusantara merupakan gambaran bahwa Indonesia layak menjadi pembicaraan dunia.

Dikenal sebagai bangsa yang plural karena melepaskan sekat-sekat suku, agama, ras atapun golongan sehingga dikategorikan sebagai bangsa yang menerima segala jenis kepelbagaian. Indonesia atau yang biasa disebut tanah surga dengan persebaran kekayaan alam yang melimpah ruah berdasakan sumber daya alamnya. Masyarakatnya pun dikenal memiliki basis-basis moral dan etika yang baik dengan berbagai macam sikap dalam pengamalan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Gambaran umum seperti itu kerapkali menjadi wacana publik terutama kalangan akademisi maupun Pemerintah yang menjalankan roda organisasi dalam kenegaraan. Kendati dalam realitanya masih ditemukan pelbagai macam kepongahan yang tak berkesudahan.

Ditengah persebaran informasi yang melimpah ruah yang dapat diakses dibalik jemari manusia yang melek teknologi, media elektronik sebagai corong yang dapat mengkontruksi pemikiran publik dengan berbagai infomasi yang disajikan. Baru-baru ini timbul isu nasional terkait kerushan antara aparatur negara beserta beberapa ormas rekasioner yang dianggap melakukan tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua yang tengah menggali keilmuan di Kota Surabaya dan Malang.

Tembakan gas air mata, ledakan senjata menjadi saksi bisu penindasan negara terhadap anak-anak bangsa yang malang itu. Sehingga menimbulkan konflik baru tepatnya pada 19 Agustus 2019 di wilayah Indonesia bagian Timur: Jayapura, Monokwari, dan Sorong. Hal itu merupakan respon masyarakat Papua terhadap apa yang telah dilakukan terhadap bagian masyarakat mereka yang tengah belajar di tanah rantau.

Bukankah belajar merupakan pengamalan amanat Konstitusi negara yang berorientasi pada pencerdasan kehidupan bangsa? Apakah anak-anak mansia dari Timur itu tidak berhak mendalami keilmuan mereka di tanah rantau dengan diperlakukan manusiawi? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu hendakanya dijawab oleh Kepala Pemerintahan dalam negara yang telah dimandatir oleh rakyat untuk memimpin sekaligus mengaktualisasikan amanat Konstitusi.

Kembali ke fenomena konflik masyarakat Papua dan aparatur negara, jika kita kembali mengenang historis perjalanan konflik yang memuat isu SARA tentunya tak ada habisnya menjadi pembicaraan di tahun-tahun sebelumnya. Misalnya ialah pada konflik antara Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan pada 1999-2004 yang merupakan konflik suku; kedua konflik Ambon dan Poso sekitaran tahun-tahun yang sama; selanjutnya kerusuhan Jakarta Lautan Api tahun 1998 yang berbau rasial, serta konflik-konflik yang berbau SARA lainnya. Konflik-konflik tersebut semuanya meminta korban jiwa, harta dan mental yang tidak sedikit.

Pertanyaan besar yang muncul kemudian ialah apakah Indonesia yang dikenal sebagai negara plural yang menerima kepelbagaian ini senantiasa harus merawat konflik yang tak berkesudahan? Padahal dampak buruk dari hal itu lebih banyak jika diajukan pertanyaan lain “Apa dampak baiknya?”.

Terdengar dari salah satu stasiun televisi terkait respon Presiden Joko Widodo yang melihat fenomena konflik anatra masyarakat Papua dan aparatur Negara, beliau hanya mengingatkan agar sepatutnya kita saling memaafkan atas apa yang telah terjadi. Tak ada pembicaraan lain perihal hukuman apa yang pantas diterima oleh oknum aparatur Negara beserta ormas reaksioner terhadap anak-anak manusia yang diperlakukan rasis oleh negaranya sendiri. Padahal Kepala Negara sebagai pemegang pucuk kekuasaan seharusnya mampu mengambil sikap yang jelas dan menghadirkan kepercayaan kepada publik bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Bukankah setiap pelanggar hukum harus diadili dengan aturan hukum yang berlaku?

Disamping hal itu, isu nasional terkait rasisme berupaya untuk ditutupi dengan memunculkan isu-isu baru misalnya rencana pemindahan Ibu Kota Negara. Para elit politik ramai membicarakan hal tersebut, dan seolah-olah isu kemanusiaan yang dialami oleh masyarakat Papua kurang menarik menjadi pembicaraan. Mereka membicarakan hal-hal yang kurang konkrit sementara mengesampingkan hal-hal yang justru konkrit untuk dibicarakan dan dicari jalan keluarnya.

Tulisan ini bukanlah ungkapan pesimis terhadap sikap Kepala Negara dan elit politik, kendati merupakan sebuah refleksi bahwa isu kemanusiaan lebih layak dicararikan jalan keluar agar semua anak bangsa mampu hidup tenang dalam kehidupan bernegara.

Tak ada kata terlambat untuk Presiden Jokowi dalam mengambil sikap yang tegas dalam menindak oknum aparatur negara dan ormas-ormas reaksioner yang melakukan tindakan rasialis terhadap anak-anak manusia yang sedang dalam masa mencerdaskan kehidupannya agar diamalkan ditengah-tengah masyarakat, terutama yang sedang menggali ilmu di tanah rantau.

Aslang Jaya, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, UIN Alauddin Makassar.

Beri tanggapan

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)