fbpx
Pasang iklan

Pro dan Kontra Penghapusan Amdal dan IMB

Gema.id – Pemerintah tengah mewacanakan akan menghapus Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari syarat yang dibutuhkan dalam proses pengurusan izin investasi.  Hal ini diungkapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil untuk memudahkan investasi nantinya.

Selain alasan mempermudah investasi, pihak pemerintah juga mengungkapkan dengan pengahapusan tersebut menyederhanakan hal-hal yang bisa memperlambat soal perizinan, apalagi sudah ada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta untuk mempermudah pengawasan.

Sofyan juga mengakui selama ini masyarakat dalam mengurus IMB merasa mahal, lama dan tidak pasti. Rencana RDTR memang mungkin dilakukan, pasalnya dalam perizinan yang ada saat ini, terdapat kesamaan hal yang subtansial yang diatur dalam IMB dan juga RDTR.

“Cara penghapusan IMB kualitas tujuan itu tetap bisa tercapai, salah satunya dengan adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dengan RDTR semua sudah jelas peruntukkan ruangnya sehingga IMB menjadi tidak diperlukan lagi,” kata Sofyan Djalil dalam pernyataan tertulis yang diterima, pada Selasa (12/11/2019).

Bukan hanya IMB, namun Amdal pun memiliki kesaaman di antara keduanya, dengan dikeluarkannya Peratarutan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 24 tahun 2018 tentang Pengecualian Kewejiban Menyusun untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang telah memiliki RDTR maka peluang penyederhanaan perizinan melalui penghapusan Amdal kian terbuka.

Sayangnya sejauh ini baru ada 53 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia yang memiliki RDTR. Dan pemerintah akan segera mempercepat pengurusannya.

“Perlu diketahui baru ada 53 RDTR di seluruh Indonesia. Begitu tidak ada RDTR maka kalau menyangkut tanah, menyangkut lokasi harus pergi ke daerah lagi. Oleh sebab itu kita akan mempercepat RDTR, kata Sofyan.

Sementara itu, Dirjen Tata Ruang Kementrian ATR/BPN Abdul Marzuki berharap penghapusan ini dapat lebih menyederhanakan lagi perizinan investasi.

Menghapus  Amdal, Merusak Lingkungan

Di tengah wacana pemerintah untuk memuluskan hal tersebut, beberapa pihak mengklaim bahwa rencana ini keliru, bukannya mempercepat investasi nantinya, justru malah akan timbul masalah baru yakni kerusakan lingkungan yang semakin banyak terjadi jika hal tersebut tetap diluruskan.

Adalah Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi menilai rencana pemerintah menghilangkan Amdal adalah hal yang keliru.

“Langakah (memangkas tahapan perizinan) itu justru akan mempercepat kerusakan lingkungan, katanya dalam siara pers yang diterima Gema.

Di tengah kerusakan lingkungan saat ini banyak terjadi, mestinya pemerintah membangun komitmen untuk memperbaikinya, bukan memberi ruang untuk menimbulkan kerusakan lagi.

“Ada Amdal saja sekarang banyak terjadi pencemaran, apalagi sampai dihilangkan. Kamu tidak setuju. Upaya percepatan investasi bukan berarti meniadakan rambu-rambu yang mengatur tata kelola lingkungan,” ungkap Dedi.

 Senada dengan hal ini, bukan hanya legislator yang menolak penghapusan tersebut. Protes juga datang dari Wali Kota Bogor Bima Arya dan Bupati Karawang Celica Nurrachadiana menolak penghapusan Amdal

Kategori Politik

Beri tanggapan

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)