fbpx
Pasang iklan

PP Muhammadiyah Soroti Tingginya Tensi Politik Musim Pilpres

Gema, Jakarta – Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir menyebut tingginya tensi politik pada musim pemilu 2019 merupakan drama yang diciptakan oleh elit politik yang seolah melihat Indonesia dalam keadaan mencekam. Dia mengimbau masyarakat maupun ormas tidak larut dalam dramatisasi yang diciptakan elit politik tersebut Menurut Menurut.

Hal itu diungkapkan Nasir saat menghadiri acara pengajian Milad 2 Windu Ponpes Muhammadiyah di Desa Singocandi, Kudus, Minggu (10/2). Menurut Nasir sebaiknya masyarakat atau ormas mampu menjadi peredam tingginya tensi politik yang diciptakan elit politik.

“Mengajak kepada kekuatan-kekuatan penyeimbang, kekuatan ormas dan civil society untuk menjadi kekuatan mediator, menjadi kekuatan peredam sekaligus juga menciptakan suasana yang lebih rileks dalam politik,” kata Nasir dalam keterangan tertulisnya.

Upaya untuk meredam tingginya tensi politik menurut Nasir ialah dengan menciptakan adu gagasan antar kandidat yang diksinya tidak saling menjatuhkan. Dia juga mengungkapkan Muhammadiyah akan turut terlibat dalam meredam tensi politik yang kian hari kian tinggi.

“Kalau itu yang terjadi, insyaallah politik kita masuk moderat. Kesimpulannya bahwa politik Indonesia dan kontestasi politik pada titik atau jalan yang moderat. Insya Allah Muhammadiyah akan berdiri dari situ,” ungkap Nasir.

Hal lain yang disoroti Nasir ialah gaya berfoto masyarakat. Dia menyayangkan gaya berfoto kemudian diartikan sebagai simbol dukungan kepada salah satu kandidat dalam kontestasi Pilpres. Dia meminta agar kondisi pemilu 2019 dirayakan dengan riang gembira.

“Berfoto itu kalau kita nikmati jadi riang, malah pakai simbol-simbol. Entah itu dukung ini, dukung itu. Kurangilah hal-hal yang seperti itu. Karena ada suasana yang semestinya gembira tapi malah tidak nyaman,” pungkasnya.

Selain itu, Nasir juga menyoroti kepala daerah yang turut terlibat sebagai pendukung atau partisan dari salah satu kandidat capres. Nasir mengatakan seharusnya kepala daerah lebih mengutamakan kepentingan masyarakatnya dibanding kepentingan politik para kandidat.

“Kepala daerah memang ada yang dari partai atau diberi beban masing-masing partai. Tapi tentu tetap harus mengutamakan sebagai pemimpin di daerah masing-masing yang adil, proporsional dan tidak partisan,” ucap Nasir.

Beri tanggapan

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)