fbpx
Pasang iklan

Perindo Dinilai Tak Memiliki Legal Standing, ini Komentar dari Peneliti Perludem

(Gema – Jakarta) Fadli Ramadhanil yang merupakan peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mempertanyakan legal standing Partai Persatuan Indonesia atau Perindo terkait permohonan uji materi yang di ajukan oleh partai tersebut mengenai masa jabatan cawapres.

Diketahui bahwa partai Perindo juga menjadi pihak yang ikut dalam uji materi Pasal 169 huruf N Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada 10 Juli lalu.

Perindo dalam gugatannya mempermasalahkan pasal tersebut yang dianggap membatasi jabatan calon wakil presiden sebanyak dua periode, baik berturut-turut maupun tidak. Hal ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang tak membatasi masa jabatan calon presiden dan calon wakil presiden yang dijabat dua periode dengan tidak berturut-turut.

Menurut Fadli, Perindo tidak memiliki suara dan kursi di parlemen. Perindo juga belum mempunyai suara dalam Pilpres 2019. Artinya Perindo tidak bisa menjadi pemohon sebagai pihak yang dirugikan oleh pasal 7 tersebut.

“Perindo sebagai partai baru bagaimana bisa memiliki legal standing sebagai pemohon masa jabatan wakil presiden,” ujar peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil dalam diskusi konstitusi di Jakarta Selatan, Senin 6 Agustus 2018.

Fadli berpendapat, Perindo sama halnya para pemohon uji materi Pasal 7 sebelumnya, yang tidak punya kedudukan hukum atau legal standing dan ditolak oleh MK.

“Perindo sama dengan para pemohon sebelumnya,” ujarnya.

Menurut Fadli, pasal 7 tersebut sudah jelas menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden hanya boleh memimpin dua kali, baik berturut-turut atau tidak.

Lantas hal ini menurut Fadli, lantaran semangat yang dijunjung dalam pasal 7 tersebut untuk membatasi absolutisme kekuasaan seperti halnya jaman otoriter rezim Soeharto, dan melahirkan pemimpin baru di Indonesia.

“Dalam pasal itu kan merupakan gambaran dari hasil reformasi yang tak menginginkan absolutisme kekuasaan” tegas Fadli.

Perindo mempermasalahkan pasal ini, yang dianggap membatasi masa jabatan wapres selama dua periode, baik berturut-turut maupun tidak. Hal ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang tak membatasi masa jabatan calon presiden dan calon wakil presiden yang dijabat dua periode dengan tidak berturut-turut.

Beri tanggapan

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)