fbpx
Pasang iklan

Papua yang Merdeka di Bawah Todongan Senjata

Gema – Papua memang beda. Dalam perjalanan sejarah, Papua adalah negeri lain yang memiliki kisah sendiri yang berbeda dengan daerah lain. Dalam narasi besar sejarah, Papua dulu disebut Irian, setelah Pepera (penentuan pendapat rakyat) 1969. Irian, konon adalah akronim dari ‘Ikut Republik Indonesia Anti Netherland’.

Sebelum Pepera, Amerika lewat PBB sebenarnya sudah merancang sebuah scenario berjudul “New York Agreement”, terkait nasib Papua. Setelah sebelumnya berhasil memberi tekanan yang tak mampu dielakkan oleh Belanda. Belanda pun merelakan tanah Papua, sebuah wilayah kaya yang ‘diperolehnya’ sebagai bagian dari kesepakatan Konferensi Meja Bundar di Denhaag 1948.    

Tapi ironi menyertai pelaksanaan Pepera. Pelibatan pemilih yang minim, bahkan penggunaan mekanisme perwakilan jelas bertentangan dengan maksud jajak pendapat rakyat. Bukti-bukti tentang upaya sistematis pengaturan Pepera, adalah kesalahan sejarah yang hingga kini dampaknya adalah konflik yang tak pernah bisa terselesaikan.

Papua yang istimewa

Kehadiran Papua di Indonesia adalah bagian dari konsensus para elit, sayangnya, kemasan itu dibuat dalam bungkusan ‘kemerdekaan’. Lalu, kita terus menerus mendengar makna kemerdekaan bagi Papua adalah tentang pendidikan, pembangunan infrastruktur, atau sesuatu yang berbau modern. Kampanye kemerdekaan adalah dikte untuk Papua yang sama sekali berbeda. Hasilnya, Papua tak pernah enar-benar merdeka, mereka pun tak pernah bisa lepas dari ancaman konflik antar suku, adalah kenyataan lain yang turut mengusik semangat humanism orang-orang di luar Papua.

Tapi, bahkan isu humanism pun terkadang terdengar ironi, terutama jika ukuran kemanusiaan adalah modernitas, jenis pakaian, tingkat pendidikan, melek membaca dan struktur pemerintahan, bahkan mungkin agama. Orang-orang kota, bahkan menyebut mereka primitif. Ironinya, sebuah perusahaan tambang raksasa berada di jantung Papua, mengeruk emas yang dalam jumlah tak terkira.

Tapi, label primitif tetap saja terdengar bermakna stereotype: primitif bagi orang luar, bagi Papua adalah kehidupan alami, warisan leluhur, dan tradisi. Tak jauh beda dengan istilah orang-orang Barat menyebut negeri Timur sebagai Orientalis.

Begitulah mekanisme stereotype bekerja di balik paradigm peradaban-modernitas, namun sesungguhnya yang terjadi adalah praktek penegakan supremasi kekuasaan. Inggris bahkan menerjemahkan superioritasnya atas Afrika melalui kebijakan politik ‘Apherteid’. Di era Perang Dunia, bangsa Arya juga dikomodifikasi untuk hasrat kekuasaan atas nama nasionalisme rasial, sambil mengkampanyekan praktek genosida kepada bangsa Yahudi.

(Bukan) hanya dialog

Banyak kritikus yang mengemukakan pertanyaannya: “Apakah Papua harus menjadi ‘Indonesia’ yang modern demi untuk sebuah tafsir merdeka?” Padahal, pertanyaan ini seharusnya didahului dengan, pertanyaan primer, “Bagaimana sebenarnya kehidupan di Papua? dan apa makna kemerdekaan bagi mereka?”

Jokowi selalu menyebut upaya dialog menjadi langkah prioritas untuk menyelesaikan masalah Papua, bukan tindakan represif. Tapi, apakah itu efektif? Kini, tragedi Nduga menjadi jawaban yang jelas, bahwa selama ini dialog belum efektif, setidaknya langkah ini tak boleh dijalankan sebagai sebuah metode yang berdiri sendiri.

Ada ragam opini tentang Papua: perang antar suku masih sering terjadi. Animo untuk sekolah masih sangat rendah. Tapi, apakah mereka butuh sekolah? Untuk sekadar berkebun, atau mencari makan di hutan, seharusnya mereka tak perlu dibekali ijazah. Seharusnya sejak awal mereka diberi status istimewa. Karena, dibanding Aceh atau Jogja, Papua jelas punya keistimewaandalam perspektif NKRI. Mereka seharusnya punya hukum sendiri, misalnya.

Papua adalah daerah yang hadir jauh setelah kemerdekaan, buah dari perundingan-perundingan (dialog) panjang yang melibatkan banyak pihak yang ‘bukan Papua’. Mereka yang bukan Papua berbicara fasih tentang kemerdekaan Papua.

Merdeka di bawah todongan senjata

Membunuh 31 orang pekerja adalah tindakan brutal yang gila, dengan  alasan apapun. Sementara ini, media mainstream mengabarkan penyebab penembakan itu adalah pengambilan gambar OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang sedang melakukan upacara peringatan HUT, oleh pekerja jalan.

Tentu tidak keliru ketika pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur. Tapi, kematian tetap menjadi tragedi. Kekerasan masih belum bisa hilang dari Papua, begitulah kenyataannya.

Hari ini, tragedi Nduga seharusnya membuka mata para elit, siapapun mereka, untuk berhenti menjadikan Papua sebagai komodifikasi untuk tujuan apapun. Pengerahan aparat militer jelas dibutuhkan, tapi dalam skala tertentu ia bisa menjadi pemicu kekerasan lainnya. Kontak senjata antara OPM dengan tentara sudah sering kita dengar, dengan korban jiwa dari kedua belah pihak. Kekerasan di Papua memang endemic, seperti malaria.

Padahal, jika negara punya skenario menghentikan kekerasan di Papua, seharusnya punya perangkat yang cukup untuk memantau alur masuk senjata organik yang digunakan OPM. Tapi, dengan syarat, aparat keamanan taklagi hadir sebagai ‘orang luar’ yang tak tahu bahasa dan kehidupan Papua. Tapi, dengan jumlah aparat terhadap rasio penduduk sipil yang paling tinggi di Indonesia, jelas keberadaan aparat berpotensi menjadi momok. Kemerdekaan Papua seperti berada di bawah todongan senjata.

Karenanya, dialog Papua masih butuh waktu lebih lama lagi, oleh orang-orang yang tidak hanya tahu kondisi Papua, tapi mereka yang bersedia menjadi Papua. Papua harus segera dibicarakan oleh perangkat tertinggi negara ini, untuk sebuah predikat ‘istimewa’, demi sebuah ‘kemerdekaan’ yang sebenarnya bagi Papua.

Beri tanggapan

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)