fbpx
Pasang iklan

MUI Sulbar Himbau Pemberhentian Penggunaan Vaksin MR Terkait Sertifikasi Halal

...

Gema – Belum adanya Sertifikasi Halal Vaksin Measles Rubella atau MR yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama pusat membuat MUI Sulbar menghimbau menteri kesehatan untuk menghentikan penggunaan Vaksin MR. Penghentian yang dihimbau oleh MUI Sulbar bersifat sementara selama belum adanya label hal yang didapatkan untuk vaksin MR.

Masduki Baidlowi, selaku Ketua Bidang Informasi dan Komunikasai MUI Sulbar menyatakan Permintaan Pemberhentian Sementara tersebut di sela-sela kegiatan Madrasah Kader Nahdatul Ulama di wilayah setempat, pada Jum’at (3/8/2018).

Selain meminta pemberhentian sementara kepada Kemenkes, Masduki juga meminta pihak yang terkait untuk melakukan klarifikasi mengenai MR agar masyarakat tidak mendapatkan informasi palsu mengenai Vaksin tersebut.

Isu Sertifikasi Halal MR

Pihak MUI juga telah berdialog dan melakukan koordinasi dengan pihak Kemengkes guna menanggapi masalah tersebut. Hasil dari dialog tersebut, MUI menghimbau kepada Kementerian Kesehatan agar sementara waktu tidak menyebarkan Vaksin MR.

” Yang kami sayangkan dari Kemenkes, seolah-olah di berbagai daerah menyatakan itu sudah ada proses sertifikasi halal, padahal sebenarnya belum ada. Nah, ini banyak masyarakat yang percaya bahwa vaksinasi yang dilakukan di berbagai daerah itu sudah ada sertifikasi halal dari MUI,” jelas Muskidi.

Dilain pihak, Sejak Bulan Agustus 2018, Kementrian kesehatan melalui Dinas Kesehatan Polewali Mandar sangat gencar melakukan vaksinasi di seluruh sekolah di Wilayah Polman.

Selain dari Vaksin Rubella, juga ada Vaksin Campak yang ditujukan kepada anak-anak usia 9 bulan sampai dengan 15 tahun.

Boleh Menggunakan Vaksin Tanpa Label Halal

Sebagaimana yang dilansir dari Antara, Asrorun Ni’am Soleh, Selaku Sekertaris Komisi Fatwa MUI, menjelaskan jika penggunaan Vaksin non Halal pernah digunakan di Indonesia pada tahun 2002 dan tahun 2005. Ni’am Soleh menjelaskan bahwa penggunaan tersebut karena ada unsur kedaruratan.

“Sebenarnya hal seperti ini bukan hal baru, tahun 2002 sudah pernah terkait fatwa imunisasi polio itu dua kali tahun 2002 dan tahun 2005,” Jelas Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat, di Jakarta, Jumat (3/8/2018)

Vaksin Polio yang digunakan oleh Kemenkes pada tahun 2002 telah terkonfirmasi terdapat unsur haram di dalamnya, namun penggunaan tetap dilakukan untuk imunisasi karena ada unsur darurat, sehingga dibolehkan dengan catatan ada upaya untuk mencari Vaksin pengganti dengan segera.

“Akan tetapi karena ada kebutuhan mendesak, maka pada saat itu vaksin untuk kepentingan imunisasi polio dengan komposisi yang ada unsur haram dan najis itu dibolehkan untuk digunakan, karena ada kebutuhan yang bersifat syar’i,” tambah Ni’am.

Menanggapi isu simpang siur di kalangan masyarakat, MUI akan segera melakukan uji dan sertifikasi halal untuk Vaksin MR melalui LPPOM MUI. Segera setalah mendapatkan hasil laporan MUI akan mengeluarkan Fatwa Penggunaan Vaksin MR.

Kendatipun tetap ditemukan unsur haram di dalam Vaksin, ada kemungkinan tetap bisa digunakan jika dalam waktu dekat tidak ditemukan Vaksin Alternatif. Hal ini mempertimbangan beberapa aspek seperti unsur bahaya dan mendesak.

Selain itu, Na’im Soleh juga menjelaskan jika hukum Vaksin bisa menjadi wajib dilakukan dalam keadaan tertentu. Hal tersebut sesuaid engan Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Nomor 4 Tahun 2016 terkait penggunaan Vaksin.

“Kalau imunisasi sebagai salah satu mekanisme untuk pencegahan penyakit yang jika tidak dilakukan imunisasi akan menyebabkan bahaya secara kolektif, maka imunisasi yang asal hukumnya boleh, bisa bergerak menjadi wajib,” Tutup No’im Soleh.

Beri tanggapan