fbpx
Pasang iklan

Menkeu RI: PLN kini Dapat Memperoleh Jaminan atas Fasilitas Pembiayaan Syariah

Gema.id – Menteri Keuangan Republik Indonesa (RI) mengeluarakan beiled baru Tentang Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Beiled tersebut membuat kini PT PLN (Persero) dapat memperoleh jaminan atas fasilitas pembiayaan Syariah untuk mempercepat pembangunan proyek ketenagalistrikan baik bersifat infastrukur dan suprastruktur.

Fasiliatas ini dapat digunakan oleh PLN setelah Kementrian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.135/PMK.08/2019.

Penekenan ini dilaksanakan pada 19 September 2019 kemarin, merevisi PMK No.130/PMK.08/2016 Tenatang Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan menyatakan bahwa jaminan ini dapat diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan. Nantinya, akan melibatkan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) yang ditugaskan oleh Menkeu sendiri.

“Perjanjian pembiayaan adalah perjanjian tertulis yang dibuat antara PT PLN dan pemberi fasilitas pembiayaan Syariah dalam rangka memperoleh pembiayaan Syariah,” demikian bunyi Pasal 1ayat 18 A regulasi terkait.

Selain itu dalam hasil revisi, Peraturan Menteri Keuangan  juga menghapus sejumlah ketentuan yang ada dalam PMK sebelumnya. Di antaraanya adalah Pasal 13 ayat 3 yang sebelumnya berisi anggaran kewajiban penjamin pemerintan yang merupakan bagian pembiayaan APBN.

Pasal 14 dalam PMK 130 Tahun 2016 terkait penunjukan Direktur Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) oleh  menteri selaku pengguna kewajiban penjamininan pemerintah sebagai kuasa pengguna anggaran juga kini telah dihapus dalam peraturan.

Beri tanggapan

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)