fbpx
Pasang iklan

Mendagri Imbau Humas ASN Ikut Terlibat Sosialisasi Pemilu 2019

Gema, Jakarta – Mendagri, Tjahjo Kumolo mengimbau humas Aparatur Sipil Negara (ASN) di sejumlah daerah turut andil dalam mensosialisasikan Pemilu 2019 kepada masyarakat terutama pemilih. Dia meminta peran humas tidak hanya sekedar menyoroti apa yang dilalukan oleh kepala daerahnya tetapi juga terlibat untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemilihan umum.

“Ingin menegaskan bahwa humas di daerah jangan hanya meliput berita kegiatan kepala daerah, tapi harus bisa jadi juru bicara, baik pemerintah pusat dan daerah siapa pun prisiden, siapa pun gubernurnya wajib untuk menyuarakan apa yang dikerjakan oleh pemerintah,” kata Tjahjo dalam keterangan tertulis yang diterima Gema.id, Senin, 11 Februari 2019.

Tjahjo menyebut tugas humas ASN selain mengedukasi masyarakat tentang pemilu, humas juga diimbau untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa hak suara yang dimilikinya merupakan penetuan nasib bangsa lima tahun kedepan. Dia meminta humas ASN mengedukasi masyarakat agar datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

“Tugas humas menyampaikan hak suara dijaga WNI untuk bisa hadir di TPS, di tingkat partisipasi, sangat penting mementingkan proses pilpres yang akan datang. Kita terus kampanye untuk menggerakkan masyarakat di daerah untuk mau datang ke TPS,” imbuh Tjahjo.

Selain itu, Tjahjo juga menyoroti peran humas ASN yang wajib mengingatkan penggunaan anggara APBD kepada kepala daerah dengan memberikan masukan-masukan terkait APBD sebelum dilimpahkan ke DPRD. Dia mengimbau kepala daerah harus senantiasa tertib dalam masalah anggaran.

“Dengan biro hukum harus memberikan masukan yang detil baik diminta atau tidak diminta kepada pengguna anggaran khususnya yang terkait tentang perencanaan anggaran dan lingkungan hidup. Jadi siapapun wali kota, bupati, gubernur, harus diberikan masukan-masukan sebelum teken kontrak dengan DPRD menyangkut APBD. Masalah anggaran yang harus kita lebih fokus dan tertib,” ucap Tjahjo.

Sebelumnya, Tjahjo sempat menyinggung peran pemerintah pusat dan daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan pemilu agar berjalan aman dan damai.

“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas untuk kelancaran penyelanggaraan pemilu berdasarkan Pasal 434 UU Nomor 7 Tahun 2017,” pungkasnya.

Beri tanggapan

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)