fbpx
Pasang iklan

Ma’ruf Amin Dilaporkan ke Bawaslu, TKN: Kami Hormati Pelaporan itu

GEMA, JAKARTA –  Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menduga ada satu kelompok yang ingin membuat repot dengan melaporkan Ma’ruf Amin ke Bawaslu mengenai tuduhan menjanjikan pembagian tanah melalui redistribusi aset lahan milik pemerintah kepada petani. TKN meminta Bawaslu cermat menanggapi laporan tersebut.

“Sekarang ini tampaknya ada kelompok, saya nggak nuduh ya, yang strateginya apa yang bisa diadukan ya diadukan untuk membuat repot,” kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani kepada wartawan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu, 7 November 2018.

Kendati demikian, Arsul menyebut hal itu adalah konsekuensi berdemokrasi, sistem pemilu terbuka, dan masa kampanye yang lama. Arsul menyebut TKN menghormati pelaporan itu.

“Ya kami hormati aja dan kami yakin teman-teman Bawaslu juga melihat. Memang di Bawaslu kalau orang mengadu itu diterima aja secara administratif aduannya tapi kan diperiksa dulu pengaduannya ada dasar cukup atau tidak untuk ditindak lebih lanjut,” kata Arsul.

Wakil Ketua TKN itu menilai tindakan Ma’ruf tidak melanggar aturan KPU ataupun Bawaslu. Ma’ruf hanya menjanjikan suatu hal kepada masyarakat dan hal itu sudah lumrah dilakukan calon kepala daerah saat masa pemilihan pilgub.

“Kebijakan itu kan tidak diberikan ke si a, si b yang dikatakan dengan dikatakan anda harus memilih saya, kan nggak katakan demikian Ma’ruf Amin. Beliau katakan kalau Pak Jokowi terpilih kembali maka itu akan dijalankan,” kata Arsul.

Laporan yang dilayangkan kepada Ma’ruf itu dimasukkan atas nama Andi Samsul Bahri sebagai masyarakat. Andi mengatakan dugaan pelanggaran ditemukannya setelah melihat pidato Ma’ruf yang beredar di aplikasi Whatsapp.

“Saya menemukan di grup WA tentang adanya pidato itu, setelah dapat saya berdiskusi kepada teman-teman tim Advokat Masyarakat Adil dan Makmur. Akhirnya mereka ‘ayo kita lapor’, dan saya didampingi,” ujar Andi di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada Selasa, 6 November 2018.

Sementara itu kuasa hukum Andi, dari Tim Advokasi Masyarakat Adil Makmur (TAMAM) Muhammad Akhiri mengatakan kejadian dalam video Ma’ruf yang beredar tersebut terjadi pada tanggal 1 November 2018. Ma’ruf diduga melakukan pelanggaran karena menjanjikan akan membagikan tanah negara pada petani.

Beri tanggapan

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)