fbpx
Pasang iklan

Kubu Jokowi-Ma’ruf Masukkan Kepala Daerah ke Dalam Tim Kampanye

(GEMA – Jakarta) Arsul Sani, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Jokowi-Ma’ruf Amin mengatakan, ada beberapa gubenur dan kepala daerah terpilih yang akan menjadi ketua tim kampanye daerah (TKD).

“Ada beberapa, contohnya Pak Murad Ismail, gubenur terpilih di Maluku,” ujar Arsul di Posko Cemara, Jakarta, pada Jumat, 14 September 2018.

Kendati demikian, Arsul akan memastikan, tidak ada kepala daerah yang sedang menjabat, menjadi Ketua TKD. Kepala daerah yang pro-Jokowi tersebut nantinya akan menjadi pengarah teritorial.

“Nanti kami akan minta arahan dari KPU dan Bawaslu tentang posisi dan peran yang paling pas dan tak melanggar aturan,” ujar Arsul.

Sebelumnya, nama sejumlah kepala daerah memang disebut-sebut akan terlibat dalam Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf. Setidaknya sampai saat ini, ada delapan gubernur yang secara terbuka menyatakan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf di pemilihan presiden 2019.

Mereka adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Gubernur bali I Wayan Koster, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, dan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Sebelumnya sempat disinggung oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan bahwa lembaganya akan berfokus mengawasi kepala daerah yang ikut berkampanye dalam Pilpres 2019. Salah satu fokusnya adalah mengawasi penggunaan fasilitas negara saat melakukan kampanye.

“Objek pengawasan kami bagaimana kepala daerah berkampanye jangan menggunakan fasilitas negara,” kata Abhan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, pada Kamis, 13 September 2018.

Abhan juga mengatakan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye dilarang dalam aturan perundang-undangan. Menurutnya, kepala daerah yang terbukti menggunakan fasilitas negara dalam kampanye terancam sanksi pidana.

Menurut Abhan, dalam berkampanye kepala daerah juga harus mengajukan cuti ke Kementerian Dalam Negeri. Cuti ini diberikan hanya satu hari dalam seminggu untuk berkampanye. Abhan menambahkan bahwa pihak Bawaslu bisa memberikan sanksi bagi kepala daerah yang tak mengajukan cuti kampanye. Sanksi tersebut, kata dia, berupa sanksi administratif dan teguran.

Beri tanggapan

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)