fbpx
Pasang iklan

Kritikan dari Pemuda Muhammadiyah Mengenai Mantan Napi Koruptor yang Ngotot Nyaleg

(Gema – Jakarta) Banyaknya Partai politik yang masih mengusung mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg membuat pimpinan pusat Muhammadiyah angkat bicara.

Dahlin Anzar Simanjuntak, selaku Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menegaskan hal ini termasuk agenda yang besar untuk memberantas korupsi di Indonesia.

“Untuk masalah komitmen partai politik  tidak perlu dikaitkan dengan sulit atau tidaknya untuk membrantas Korupsi,” kata aktivis anti korupsi pada media, kamis, (19/7/2018).

Apabila masih ada toleransi, bahkan sampai sangat terbuka ya pastinya akan semakin mempermudah mantan koruptor menjadi caleg.

Lain halnya apabila Partai Politiknya selalu berusaha untuk tetap menjunjung tinggi kualitas dan integritas para kandidat calegnya.

“Bila itu maka menganulir kandidat caleg yang pernah terindikasi dengan kasus koruptor adalah pekerjaan yang mudah dan sederhana,” tegasnya.

Beberapa mantan napi koruptor yang diketahui maju adalah Teuku Muhammad Nurlif dan Iqbal Wibisono. keduanya mendaftar bakal calon legislatif 2019 DPR RI Partai Golkar.

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Ace Hasan Syadzily selaku  Ketua bidang Komunikasi, Media, dan Penggalangan Opini Golkar , di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (19/7/2018)

Teuku Muhammad Nurlif di vonis 1 tahun 4 bulan penjara karena terlibat kasus suap travel cek pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom 2004 dan saat itu menjabat sebagai anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI.

Iqbal Wibisono yang juga terbukti terlibat kasus korupsi mengenai  dana Bansos untuk Kabupaten Wonosobo di Provinsi Jateng 2008 yang membuat dirinya divonis satu tahun penjara.

Selain itu, Partai Gerindra juga mempunyai kader yang pernah terindikasi dengan kasus serupa yakni Muhammad Taufik selaku Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

Taufik sendiri pernah terjerat kasus pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004 yang membuatnya berada dibalik jeruji besi selama 18 bulan dan merugikan negara sebesar Rp488 juta.

M Taufik sebelumnya pernah mempertanyakan masalah aturan KPU mengenai larangan eks koruptor untuk mencalonkan diri dalam pilcaleg 2019.

beliau berpendapat bahwa KPU melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 240 ayat 1 huruf g.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang calon legislatif yang statusnya sebagai mantan narapidana yang sudah menjalani masa hukuman minimal lima tahun, mempunyai hak untuk mencalonkan diri apabila pihak yang terkait mengumumkan pernah berstatus narapidana terhadap publik.

Beri tanggapan

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)