fbpx
Pasang iklan

KPU Surati Parpol yang Calegnya Tidak Buka Data Pribadi ke Masyarakat

Gema, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana menyurati partai peserta pemilu agar membuka data pribadi caleg yang diusungnya untuk diketahui publik. Rencana ini merupakan tanggapan KPU setelah mendengar informasi bahwa ada parpol yang belum mengumumkan data pribadi calegnya.

“Kami berencana menyurati partai-partai tersebut, menanyakanlah atau kemudian memberikan informasi bahwa ada loh caleg-caleg Anda yang belum membuka informasi ke publik data pribadinya,” kata Komisioner KPU, Ilham Saputra di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Februari 2019.

Imbauan KPU kepada parpol peserta pemilu ini merupakan reaksi masyarakat yang menginginkan agar daftar nama caleg diumumkan ke publik. KPU mengingatkan parpol agar segera membuka data-data caleg yang mereka usung agar diketahui oleh pemilih.

“Nah, kami sampaikan dulu saja, kemudian akan kami berikan bahwa ada desakan dari masyarakat agar ini dibuka. Kita menggugah saja sebetulnya, mengingatkan kepada parpol untuk membuka data diri calegnya,” ucap Ilham.

Terkait surat yang akan disampaikan kepada parpol peserta pemilu, Ilham mengatakan pihak KPU tengah membuat draft surat yang akan dikirimkan itu. Mengenai waktu pengirimannya, KPU belum menentukan.

“Belum, masih kami draf (suratnya). Ya nantilah ada prosesnya, nanti kami sampaikan,” pungkasnya.

KPU sebelumnya mengatakan pihaknya tidak memaksa caleg yang tidak mau membuka data pribadinya ke publik. Namun pihak KPU akan menginformasikan siapa saja caleg yang tidak ingin membuka informasi pribadinya itu ke hadapan publik.

“Kalau memang ini nggak dibuka, kami akan mengumumkan siapa saja yang tidak membuka data pribadinya, kita buka saja ke masyarakat. Biar (masyarakat) menilai bahwa orang yang kemudian menutup aksesnya, informasinya, ini apakah kemudian layak dipilih atau tidak misalnya,” kata Ilham.

Untuk diketahui, ada sebanyak 2.049 caleg yang tidak ingin membeberkan informasi pribadinya ke masyarakat. Pihak KPU tidak memaksa caleg membuka data pribadinya atau tidak karena mereka memiliki kebebasan yang diatur UU.

“Kami mencatat ada 2.049 caleg dari 8.000-an yang kemudian tidak membuka profil atau data pribadinya. Kami terikat dengan perundang-undangan bahwa ada UU Komisi Informasi Publik,” pungkasnya.

Beri tanggapan

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)