fbpx
Pasang iklan

KPU: Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana Alam Jangan Dilabeli Logo Parpol

GEMA, JAKARTA – Wahyu Setiawan, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan bantuan dari parpol untuk korban bencana bisa berpotensi masuk kategori politik uang. Wahyu mengatakan hal ini bisa dibatasi dengan membedakan bantuan kemanusiaan dan kegiatan politik.

“Itulah batasannya adalah kita harus membatasi tegas mana kegiatan politik, mana kegiatan kemanusiaan,” kata Wahyu saat berada di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, pada Rabu, 03 Oktober 2018.

Wahyu juga mengatakan kegiatan dengan maksud bantuan kemanusiaan mesti bersih dari atribut kampanye. Dengan demikian, bantuan untuk korban bencana bisa tak terkait dengan kegiatan politik.

“Caranya bagaimana, dengan tidak melabeli bantuan kemanusiaan itu dengan atribut politik baik stiker, atau atribut lain yang menggambarkan kegiatan politik itu,” kata Wahyu.

Wahyu menambahkan KPU tidak akan membuat surat edaran (SE) yang berisi batasan terkait pemberian bantuan. Menurutnya, aturan terkait larangan kampanye telah jelas dalam peraturan KPU.

“Nggak (akan diatur dalam SE), karena kan aturan itu sudah jelas. Aturan kampanye seperti itu, memberi materi selain bahan kampanye itukan bukan jenis metode kampanye,” ujarnya.

Wahyu mengatakan pimpinan partai politik boleh saja menyerahkan langsung bantuan untuk korban, bahkan dengan mengenakan atribut partainya. Namun, dia menegaskan barang bantuan yang diberikan tak boleh dilabeli atribut partai.

“Mengantarkannya boleh menggunakan mobil partai, yang menyerahkannya pimpinan partai, dia mengenakan atribut, boleh. Tetapi bantuannya itu jangan dilabeli,” kata Wahyu.

Adapun dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tercantum mengenai larangan pemberian uang dalam kampanye. Yang isinya sebagai berikut:

Pasal 69:
(1) Pelaksana, peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang:
j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mewanti-wanti parpol agar bantuan kepada korban bencana tak terindikasi politik uang hingga akhirnya terjadi pelanggaran pemilu. Bawaslu mengingatkan parpol untuk tidak menyelipi maksud-maksud tertentu agar bisa mempengaruhi preferensi politik si penerima bantuan. Pihak Bawaslu memberikan contoh mengenai bantuan yang ditempeli simbol parpol tertentu.

Beri tanggapan

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)