fbpx
Pasang iklan

KPK Selidiki Dugaan Korupsi Anggaran Negara di Papua

...

GEMA, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan tindakan korupsi terhadap anggaran negara di Papua. Nantinya KPK akan segera merilis hasil penyelidikan itu untuk diketahui oleh publik.

“Kami sampaikan bahwa KPK memang sedang mencermati sejumlah dugaan korupsi terkait proyek dan anggaran di Papua,” kata Juru bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis yang diterima Gema.id, Selasa, 5 Februari 2019.

Menurut Febri, penyelidikan yang dilakukan oleh pihak KPK belum jelas tentang korupsi anggaran negara seperti apa yang terjadi di Papua. Dia menyebut penyelidikan KPK merupakan upaya untuk mendukung pembangunan di Papua berjalan dengan baik.

“Penyelidikan kami ditujukan agar pembangunan di Papua berjalan lancar, hal ini karena adanya dugaan korupsi anggaran negara yang akan menghambat pembangunan. Terkait anggaran jenis apa kami belum dapat menjelaskan,” ucapnya.

Febri mengatakan, KPK saat telah memberikan tugas kepada Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan untuk melakukan pencegahan tindakan korupsi di Papua. Hasil kerja tim yang ditugaskan itu dapat disimak MCP (Monitoring Center for Prevention) Korsupgah di laman korsupgah.kpk.go.id.

“Upaya KPK melakukan pencegahan di sejumlah daerah ini kami lakukan secara serius dalam kerangka mendukung pembangunan di Papua dengan cara mencegah korupsi di berbagai sektor,” kata Febri.

Febri menegaskan KPK tidak akan memberi toleransi terhadap pelaku yang terlibat tindak pidana korupsi di Papua. Hal itu ditujukan untuk mengurangi dampak kerugian negara yang berimbas pada terhentinya pembangunan.

“Untuk menyelamatkan dan mengurangi dampak kerugian pada masyarakat Papua, maka menjadi kewajiban penegak hukum, termasuk KPK untuk menangani korupsi tersebut,” sebut Febri.

Hal lain yang disampaikan Febri ialah terkait dua pegawai KPK yang menjadi korban penganiayaan di Hotel Borobudur Jakarta ketika sedang melakukan rapat tentang anggaran Pemprov Papua. Penganiayaan yang dialami oleh kedua pegawainya itu merupakan risiko yang akan ditanggung oleh KPK.

“KPK memastikan setiap resiko yang diterima pegawai dalam menjalankan tugasnya, merupakan tanggungjawab KPK secara kelembagaan, baik medis, keamanan ataupun pendampingan hukum,” ujarnya.

Beri tanggapan