fbpx
Pasang iklan

JK Tanggapi Dana Saksi Parpol Ditanggung Oleh APBN

GEMA, JAKARTA – Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK)mengatakan wacana dana saksi partai untuk pileg yang akanditanggung oleh APBN tidak memiliki dasar hukum. Menurutnya, karena tidakmemiliki dasar hukum, dana saksi tersebut akan melanggar.

“Kalau itu (dana saksi) tidak ada dasar hukumnya. Kalau tidak ada dasar hukumnya, ya melanggar semua (kalau diakomodasi),” kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Selasa, 23 Oktober 2018.

Sebelumnya  DPR mengusulkan wacana dana saksi parpol tersebut dimasukkan ke APBN, menurut JK, tetap saja payung hukumnya undang-undang.

“Walaupun banyak teman-teman di DPR mengusulkan masuk APBN, itu UU juga. Jadi tidak, sementara ini tidak,” kata JK.

Yang mengusulkan dana saksi parpol agar ditanggung oleh APBN ialah oleh Ketua Komisi II DPR, Zainudin Amali melalui Badan Anggaran (Banggar) mengusulkan agar dana saksi Rp 3,9 triliun ditanggung negara melalui APBN. Usulan tersebut didasari oleh dua alasan.

“Pertama, supaya terjadi keadilan, kesetaraan, semua partai bisa menugaskan saksinya di TPS. Kemudian kedua kita menghindarkan pemberitaan sekarang ini para caleg diminta untuk membiayai itu,” kata Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali di gedung DPR, pada Rabu, 17 Oktober 2018.

Zainuddin Amali mengatakan, pada evaluasi Pilkada serentak 2018 lalu, tidak semua parpol mampu membiayai saksi. Dan mestinya tiap parpol atau kandidat punya minimal satu saksi di tiap TPS untuk mengawasi jalannya penghitungan suara. Ketiadaan saksi membuat fungsi pengawasan menjadi lemah.

Zainuddin Amali juga menyebut ada lebih dari 800.000 TPS di Pemilu 2019 se-Indonesia. Tidak semua partai mampu membiayai saksi di TPS, jika misal satu saksi saja diberi honor minimal Rp 100.000 atau Rp 200.000.

Hal tersebut kemudian ditanggapi oleh Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani yang menjelaskan saat ini kementerian hanya menganggarkan dana untuk pelatihan saksi yang masuk dalam pos belanja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Sesuai dengan undang-undang Pemilu, dana saksi tidak dimasukkan. Jadi sesuai ketentuan hanya ada dana pelatihan yang anggarannya masuk di Bawaslu,” kata Askolani.

Beri tanggapan

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)