fbpx
Pasang iklan

JK: Golput itu Hak, Bukan Pelanggaran Hukum

Gema, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pemilih golongan putih (golput) merupakan hak tiap warga negara. JK menyebut golput bukan merupakan pelanggaran hukum.

“Sistem pemilu kita itu hak, bukan kewajiban. Jadi kalau golput juga tidak melanggar apa-apa,” kata JK dalam keterangan tertulis yang diterima Gema.id, Kamis, 7 Februari 2019.

Baca juga: Apakah Golput Merupakan Pelanggaran Hukum ?

JK kemudian membandingkan Indonesia dengan Australia terkait sistem pemilihan langsung yang diterapkan. Di Asutralia menurutnya negara akan memberi denda bagi warga negaranya jika golput dalam pemilu.

“Nah kalau di Australia itu kewajiban. Youtidak datang, didenda AUD 100, jadi orang akan milih,” ucap JK.

Menurut JK masyarakat yang memilih golput cenderung memiliki pikiran bahwa pemilu merupakan hal yang tidak penting. Dan hak suara dari pemilih ini menurut mereka tidak akan merubah apapun. JK kemudian menyinggung Brexit atau pemungutan suara Inggris dalam uni eropa.

“Golput itu bisa jadi kalau orang yakin bahwa ini akan menang, maka tidak datang pun akan menang juga. Itu terjadi juga di Brexit kemarin, atau bisa juga dia merasa ini tidak penting,” ujar JK.

Meski sebelumnya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memprediksi angka golput di pemilu 2019 akan meningkat, pasalnya pelaksanaan pemilu serentak berdekatan dengan hari libur paskah. JK menilai prediksi dari Perludem tidak akan berdampak pada peningkatan jumlah pemilih golput.

“Ya saya rasa bukan soal ada libur atau tidak. Itu kan Paskah hari Jumat, sementara pemilihan Rabu kan, jadi tidak nyambung,” imbuh JK.

Untuk diketahui, pemilu serentak 2019 akan diadakan pada Rabu, 17 April 2019. Sementara tanggal 19 April merupakan hari libur paskah. Hal inilah yang melatarbelakangi prediksi Perludem tentang hari yang kejepit pada 18 April karena pada 20 sampai 21 April merupakan hari Sabtu dan Minggu.

“Padahal, mungkin ada yang dinas kerja, pindah kerja, dan lainnya urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Contohnya wartawan, dokter, pilot, masa bandara mau ditutup hanya karena pemilu? Kan tidak,” kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini (4/2).

Beri tanggapan

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)