fbpx
Pasang iklan

Ini Kata Mendagri Perihal Putusan MA Mengenai Pengizinan Nyaleg Eks Terpidana Korupsi

(GEMA – Jakarta) Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri, mengatakan putusan Mahkamah Agung soal mantan napi korupsi sudah mengikat. Menurutnya Komisi Pemilihan Umum harus mengakomodasi putusan ini.

“Ini negara hukum. Kita harus ikut aturan hukum. Saya kira KPU juga akan merevisi PKPU-nya,” ujar Tjahjo ditemui di gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 17 September 2018.

Tjahjo pun menuturkan tidak perlu ada kekhawatiran akan timbul kegaduhan, meskipun beberapa caleg mantan koruptor sempat dicoret dari daftar calon sementara (DCS). Tenggat waktu sampai tanggal 20 September untuk menentukan DCT menurutnya masih cukup panjang.

Dirinya mengaku telah membaca pernyataan KPU yang mengaku akan mengakomodasi putusan MA dengan menyesuaikan PKPU.

Sebelumnya juru bicara MA, Suhadi, mengatakan MA sudah memutuskan bahwa PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang mantan narapidana narkoba, pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan mantan koruptor menjadi calon legislator, bertentangan dengan undang-undang.

“Sudah diputuskan kemarin, 13 September 2018. Dikabulkan permohonannya dan dikembalikan kepada undang-undang. Jadi napi itu boleh mendaftar sebagai caleg asal sesuai ketentuan undang-undang dan putusan MK,” ujar Suhadi kepada sejumlah awak media, pada Jumat, 14 September 2018.

Mengenai hal tersebut, Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem mengkritik keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menganulir Peraturan KPU (PKPU) mengenai larangan eks napi korupsi maju sebagai caleg. Menurut Titi, keputusan MA itu tak mendukung semangat untuk mewujudkan pemilu bersih.

“Menurut saya putusan MA itu tidak mempertimbangkan semangat untuk mewujudkan pemilu bersih dan anti korupsi yang diusung oleh KPU,” kata Titi saat diminta memberi tanggapan, pada Sabtu, 15 September 2018.

Titi juga menilai PKPU tentang larangan eks koruptor maju di Pileg 2019 dibuat dengan berbagai pertimbangan. Salah satu pertimbangannya yakni sinkornisasi antara aturan pilpres dan pilkada.

Dirinya pun menyadari bahwa MA punya landasan hukum dalam menganulir PKPU tentang eks koruptor nyaleg. Di mana, salah satu landasannya yakni Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Beri tanggapan

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)