fbpx
Pasang iklan

Hayatun, Ijazah dan Kemampuan Evaluasi Guru – Sisi Gelap Dunia Pendidikan Indonesia

...

Gema.ID – Sebuah proses pendidikan secara umum harus melewati sebuah tatatan kompleks yang mengatur semua aspek yang berkaitan dnegan pendidikan. Tatanan ini disebut sebagai Kurikulum dan sudah tidak menjadi perdebatan antara fungsi dari sebuah kurikulum.

Jauh sebelum guru-guru kita mendapatkan hak untuk mengajar melalui ijazah Sarjana Pendidikan, Akta IV dan kini mulai digadang-gadang lisensi mengajar berstandar titel Gr yang didapatkan dar i program profesi guru atau PPG. Mereka akan ditempat dengan berbagai macam kompetensi dasar tentang pendidikan, meskipun masuk dalam kategori master dalam pendidikan, tapi bekal ini dianggap cukup untuk melaksanakan tugas-tugas pokok sebagai seorang guru,

Salah satu kompetensi yang paling banyak dibicarakan di program-program studi LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) adalah Kurikulum. Secara teoretik dan implementasi di lapangan, kurikulum sendiri terdiri dari empat komponen utama yakni (1) Kompetensi, (2) Peserta Didik, (3) Pelaksanaan dan (4) Evaluasi.

Agar lebih jelas mari kita kembali membahas satu persatu-satu bagian tersebut meskipun secara singkat saja agar kita memiliki kesepahaman dimulai dari Kompetensi.

Kompetensi merupakan adalah standar-standar kemampuan, keterampilan, pehaman yang akan dicapai selama proses pendidikan dilaksanakan. Tentu saja tingkatan kompetensi ini akan berbeda pada setiap jenjang.

Mari kita sebut saja seorang peserta didik pada tingkatan SD akan memiliki kompetensi yang lebih rendah dibandingkan dengan SMP, begitu juga seterus pada jenjang SMA dan perguruan tinggi. Dalam kasus ini termasuk Guru, seorang Sarjana Pendidikan memiliki kompetensi yang secara spesifik berbeda dengan Sarjana Fisika, oleh karena bidang kerja pekerjaan-pekerjaan Fisika terapan dan tehnis tentu saja tidak bisa ditangani oleh seorang sarjana pendidikan Fisika, kedati sama-sama memiliki embel-embel fisika di dalamnya.

“Anda yang sedang sakit tentu saja tidak ingin mendapatkan perawatan kesehatan oleh seorang dokter hewan ketika ke rumah sakit, kendatipun mereka juga memiliki kata dokter pada gelar mereka.”

Penyusunan kompetensi ini selanjutnya disusun oleh tim-tim ahli dari Kementerian terkait yang pada kabinet ini dipegang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lalu kemnterian akan dibantu oleh kementrian terkait untuk pendidikan khusus kementerian seperti AKMIL, AKPOL, STAN dan sejenisnya.

Selanjutnya adalah Peserta Didik, komponen ini adalah subjek yang akan mengikuti pendidikan untuk mendapatkan kompetensi yang diampuh, semakin banyak kompetensi yang mereka dapatkan semakin baik. Misalnya seseorang yang ingin lanjut ke SMP tentu saja harus memiliki komptensi-kompetensi pada tingkat SD, karena akan sulit menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan materi di SMP, jika peserat didik membaca atau menjumlah saja sulit.

Aspek-aspek yang masuk dalam kompetensi tentu saja sangat kompleks tidak semata kecerdasan pengetahuan (Kognitif) semata, tapi paling tidak ada empat kriteria dalam kurikulum nasional Indonesia yakni (1) Spiritiual, (2), Sikap (afektif), (3) Pengetahuan (Kognitif), dan (4) Keterampilan (Psikomotorik).

Kompetensi yang sedikit lebih banyak dari aspek-aspek negara-negara Eropa yang hanya mensyaratkan empat aspek semata. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya nilai moral dan spiritual yang ingin ditanamkan pemerintah Indonesia melalui Kementerian pendidikan dan kebudayaan. Bahkan lebih jauh dari itu, UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 menjadikan Pendidikan Agama menjadi salah satu mata pelajran wajib yang harus ada di seluruh jenjang pendidikan yang ada di Indonesia, tidak peduli apapun konsentrasi pendidikannya.

Peserta didik (Currier) dalam kasus ini menjadi subjek utama dari Output kurikulum. Secara prinsip jika kita kembali ke arti dari dari Kurikulum (Curriculum), keberhasilan kurikulum dapat dinilai bukan dari segi pelaksanaan dan kumpulan dokumen sekolah tapi keberhasilan peserta didik mendapatkan kompetensi (Culum) yang diharapkan.

Peserta didik akan melewati sejumlah proses pelaksanaan pendidikan dalam kurung waktu tertentu untuk mendapatkan kompetensi yang diharapkan. Pelaksanaan ini dikatakan sebagai proses pembelajaran, pada sekolah-sekolah formal proses ini akan banyak dilakukan di dalam kelas dan laboratorium, sisanya dilaksanakan di lapangan, online dan tempat-tempa yang diangap berkaitan dengan kompetensi yang diharapkan.

Apakah semua orang yang mengikuti proses ini akan mendapatkan kompetensi tersebut? Tentu saja jawabannya tidak. Sekiranya ada cicak atau kucing yang betah di dalam kelas suatu SMA tersebut ikut proses pembelejaran ketika guru menjelaskan, tentu saja cicak dan kucing tersebut tidak berhal atas ijazah SMA karena mereka tidak memiliki kompetensi yang sudah ditentukan, hanya mereka yang memiliki kompetensi yang dapat diganjar dengan ijazah.

Lantas bagaimana cara mengetahui seorang peserta didik sudah mendapatkan kompetensi tersebut? Jawabannya sangat sederhana yakni melakukan evaluasi dengan alat ukur yang tepat (Valid).

Evaluasi pada peserta didik adalah sebuah proses pengambilan keputusan yang sistematis dengan berbagai perangkat dan dimulai dari pengukuran untuk mengetahui apakah seorang peserta didik diputuskan memiliki atau tidak memiliki kompetensi yang disyaratkan pada suatu program atau jenjang pendidikan tertentu.

Tentu saja kemapuan seorang peserta didik yang lulus dari jenjang tertentu tidak memiliki kemampuan yang sama, ada yang pintar dan ada yang kurang pintar, hal ini bergantung dari banyak hal. Termasuk si cicak dan kucing tadi, kendati mereka berdua ikut dalam pembelajaran, namun dalam kasus ini mereka sama sekali tidak memiliki kompetensi yang disyaratkan.

Dalam dunia pendidikan, paling tidak sebuah jenjang pendidikan misalnya SMP dapat dilewati oleh peserta didik meskipun tidak memiliki kemapuan yang maksimal, namun ada standar minimal yang dimiliki oleh peserta didik agar ber-hak menyandang ijazah SMP. Dalam kurikulum kita ini disebut sebagai Kriteria Ketuntasan Minimum dalam Standar Kompetensi, yang isinya lagi-lagi ditentukan oleh Kemenetrian Pendidikan Kebudayaan. KKM ini adalah batas minimum yang dimana sekolah diberi hak untuk meningkatkan KKM ini jika mereka merasa mampu lebih tinggi dari standar tersebut.

Faktanya dilapangan, hampri seratus persen sekolah yang menetapkan KKM mereka lebih tinggi dari Standar nasional, misalnya mata pelajaran Matematika dipatok 55 pada UNBK 2020 yang gagal dilaksanakan, namun kebanyak sekolah mematok KKM Matematika pada angka 65 sampai 70.

Namun hal ini seperti Ironi ketika UN dengan soal yang dikembangkan oleh para pakar dengan berbagai uji agar sesaui dengan Standar Kompetensi Lulusan malah ditentang habis-habis oleh banyak orang yang tidak pernah terlibat dalam dunia pendidikan. Padahal KKM mereka jauh lebih tinggi dari Standar yang ditetapkan secara nasional.

Jadi wajar saja kalau muncul fikiran negatif dari fenomena ini. Fikiran negatif pertama adalah sekolah tidak punya kemampuan mumpuni mempertimbangkan KKM dan hanay ikut trend semata agar dianggap baik dan alat ukur yang digunakan oleh Guru di sekolah sedikit “asal-asalan”. Untuk yang ke dua ini kita sudah lihat banyak soal ujian sekolah ngawur yang dibuat oleh guru-guru kita meskipun tidak semuanya.

Ada banyak teknik yang digunakan dalam evaluasi mulai dari ujian untuk kompetensi yang terukur dengan jelas seperti pengatahuan dan keterampilan, sedangkan untuk Sikap dan Spiritual tidak cocok dengan ujian. Karena kemungkinan jawaban yang muncul lebih besar harapan daripada kenyataan yang melekat pada peserta didik.

Sebut saja kalau kita bertanya dalam kuisioner sikap tengtang sikap seorang wanita muslimah yang berhijab hendaknya menjaga tingkah laku. Maka bisa dipastikan semua responden akan menjawab diseputaran sangat setuju dan setuju, apalagi jika ini menyangkut diri mereka, namun faktanya kembali lagi ke sikap asli dari responden.

Sikap asli ini hanya bisa diamati melalui pengamatan semata atau wawancara kepada pihak lain yang tujuan dari wawancara harus disembunyikan. Misalnya pada teman yang tidak punya tujuan apa-apa dengan subjek yang ingin diukur.

Hayatun, Evaluasi Dan Sisi Gelap Pendidikan

Pendidikan adalah sebuah lembaga terhormat yang di dalamnya harus terjadi proses-proses yang baik agar menghasilkan peserta didik yang baik. Meskipun agak sulit untuk membuat peta komplek mengenai bagaimana pendidikan yang ideal? namun tahun ini kita sudah kehilangan banyak aspek dalam tatanan kurikulum dan menjadi bahan legal untuk perbuatan yang tidak baik.

Sebut saja salah satunya adalah meniadakan ujian dengan alat ukur yang dikembangkan Valid yakni Ujian Nasional. Ujian nasional menjadi satu-satunya ujian yang alat ukurnya dikembangkan valid lengkap dengan seluruh tim ahli dan pakar dalam bidang pengukuran.

Tentu saja tidak mudah menjadi pakar dalam bidang pengukuran. Ada pendidikan khusus yang harus ditempuh agar bisa mahir dalam bidang pengukuran yang benar-benar Valid dan realibel dan pendidikan ini belum ditemukan pada jenjang S1, yakni program Penelitian dan Evaluasi Pendidikan atau PEP.

Hanya beberapa LTPK yang membuka program PEP itupun dengan bidang keahlian yang spesifik, sebut saja UNJ, UNNES, UNY dan UNM menjadi LPTK yang beberapa tenaga pengajarnya adalah dosen dengan bidang keahlian PEP.

Jika keahlian ini memang rumit sampai harus dibebankan paling rendah pada program magister, kira-kira landasan apa yang jadikan dasar untuk membebankan proses pengukuran ini pada guru-guru yang mayoritas bergelar S1, sebagian kecil gr dan S2, itupun bukan dibidang PEP, kalaupun ada mungkin tidaklah banyak, relatif terhadap jumlah guru di Indonesia.

Jangan-jangan kita menjadi lembaga pertama yang berbohong dalam kehidupan peserta didik kita dengan menuliskan angka-angka pada rapor mereka. Padahal kita sendri paham kemampuan kita dalam membuat alat uuran untuk mendapatkan angka-angka tersebut tidaklah mumpuni, atau jangan-jangan sebagian besar guru tidak paham dengan proses Validiasi dari Reliabitas dari pembuatan alat ukur yang banyak macammnya.

Saya tentu saja tidak ingin menjudge negatif tanpa data, namun belum ada pengukuran yang baik tentang kemampuan pembuatan alat ukuran pendidikan guru-guru di sekolah tapi disisi lain kita sudah membebankan mereka membuat soal valid dengan meniadakan ujian nasional.

Pengukuran yang valid ditandai dengan nilai konsisten baik dilakukan oleh orang yang berbeda dan waktu yang berbeda pula, seperti hasil PISA dan UNBK tahun 2018 di Indonesia itu sejalan yang sama namun sama-sama menunjukkan kemampuan sains rendah, hal ini jauh berbeda dengan nilai-nilai yang dituliskan oleh guru-guru melalui alat ukur mereka sendiri yang ditulis di rapor-rapor para peserta didik kita.

Apakah hanya seputar kompetensi pengetahuan dan keterampilan saja?

Masih dua lain yang proses pengukuran sulit dilakukan secara nasional, namun dalam kasus ini saya kembali meminta maaf melihat realita yang ada di lapangan hampir sama sekali tidak ada sekolah yang mencegah seseorang memegang ijazah SD, SMP dan SMA karena kompetensi sikap mereka tidaklah lulus.

Sebut saja Hayatun, yang baru-baru ini menghebohkan dunia maya dengan sikap tengilnya yang melawan perintah pemerintah untuk tidak membuat keramaian di tengah wabah pandemik. Terlebih daritu gamabr tidak senonoh yang ada dicoretan bajunya sama sekali tidak mencerminkan wanita terdidik dengan sikap yang baik.

Mungkin ada pembelaan dari mereka yang sedikit ngeyel. Hayatun melakukan itu karena terlalu senang lulus sekolah, jika dilakukan oleh orang-orang stress memikirkan ujian nasional mungkin jadi hal ini sedikit masuk akal, namun jika dilakukan oleh seorang yang sama sekali tidak merasakan Ujian Nasional, kira-kira apa yang membuat dia stress.

Terlebih lagi hal ini dilakukan oleh seorang cewek berhijab di sekolah, dengan rok-nya yang ketat, joget-joget provokatif cedernung seronk di Tik Tok dengan nama akun Hayatun_jumaini.

Parahnya lagi para guru di SMA tempat Hayatun sekolah sudah memutuskan jika standar perilaku gadis Tik Tok ini layak dikategorikan Lulus dan memenuhi Kompetensi Dasar SMA. Hanya Anggota DPRD Riau, Kelmi Amri yang sedikit bingung dengan keputusan tersebut dan meminta sekolah untuk menimbang kembali apa yang sudah mereka tetapkan.

Apakah guru tidak mengetahui semua aspek yang ada dalam kurikulum? Sepertinya sudah tahu dengan jelas mengingat lisensi yang diberikan kepada mereka, namun mereka hanya tutup mata dengan pengetahuan dan bekal yang didapatkan selama belajar di LTPK membuat sisi ini gelap dalam dunia pendidikan.

Sumber Foto : Akun Tik Tok Jumaini yang Di reopload Orang Lain.

Beri tanggapan