fbpx
Pasang iklan

Hari Ini, ‘1984’ Silam

...

Gema – George Orwell menggambarkan bagaimana kekuasaan berwatak diktator bekerja di era perang dunia pada novel 1984. Hidup seorang dikontrol bahkan saat dia sedang tidur sekalipun. Bagaimana menjalani hari-hari di kantor, sebagai pegawai, tokoh dalam kisah 1984, menemukan kenyataan dirinya diawasi sepenuhnya. Sama sekali tak ada ruang yang baginya bebas untuk sekadar mengekspresikan apa yang disukainya, juga untuk hal-hal yang tidak diinginkannya. Kekerasan sistemik yang menjadi ciri negatif kekuasaan muncul dalam praktek represi juga manipulasi ideologi.

Perdamaian adalah perang

Represi dan manipulasi ideologi digunakan demi langgengnya kekuasaan, yang bagi Foucault akan menjamin terjadinya reproduksi kepatuhan. Berbeda dengan kekerasan fisik, yang bentuknya bisa diuraikan secara detail, namun kontrol terhadap pikiran, adalah sesuatu yang bahkan tak pernah terbayangkan. Dalam ‘1984’ Inggris digambarkan sebagai hyper-protective. Kenyataan seperti fiksi, di atas nalar, hyperrealist. Dunia terbalik dalam ‘1984’: “perdamaian adalah perang”.        

Orwell mungkin terlalu berlebihan, ketika menulis tentang kehidupan warga di era perang dunia, dalam skenario rekaan 1984. Orwell memang hanya menulis novel, plotnya dimajukan sekitar 40 tahun, tapi ia tetap tak mampu menyembunyikan daya kritisnya. Empat puluh tahun setelah perang dunia, bagi Orwell kehidupan tidak menjadi lebih baik. Pikiran, wacana dan tindakan ada di atas kendali penguasa. Apakah prediksi ini cukup akurat untuk menggambarkan bahwa dunia (politik) kekuasaan tidak berubah? Kekerasan adalah pengertian lain dari kekuasaan.

Jika merujuk ke tahun 1984, di Indonesia masih dalam cengkraman Orde Baru. Mereka yang hidup di jaman itu, tahu pasti bagaimana kekuasaan pemerintah melampaui bilik-bilik rumah pribadi, bahkan merasuk jauh ke dalam pemikiran. Alih-alih ada oposisi yang diharapakn mampu menghadirkan wacana pembanding, mereka yang kerap melakukan protes ke pemerintah, dalam waktu tertentu, jejaknya tiba-tiba menghilang. Petrus (penembak misterius) bekerja di balik layar untuk menghabisi mereka yang melenceng dari keinginan penguasa.

Saat itu, Golkar didaulat sebagai partai pemerintah, yang digunakan sebagai alat kontrol sekaligus alat pendeteksi siapa yang layak diberi ruang dan siapa yang seharusnya berada di luar, atau sebaiknya dilenyapkan.

Subyektivasi kekuasaan: Cebong vs kampret

Kini, lebih 70 tahun setelah skenario Orwell, kekuasaan tak lagi sediktator 1984 itu. Kontrol tak lagi terpusat. Orang-orang memang tetap diawasi, tapi bukan (semata) oleh partai pemerintah, atau sesuatu yang terdengar menakutkan. Dominasi wacana bukan lagi satu-satunya dari pemerintah. Tapi, kekerasan tidak berhenti, bahkan muncul dalam bentuk yang makin beragam, oleh pola-pola hubungan kekuasaan, sebagai akibat langsung dari pemisahan dan diskriminasi.

Pemisahan dan diskriminasi ini sebagai alat kekuasaan, bagi Foucault adalah bentuk subyektivasi kekuasaan. Artinya, alat-alat kekuasaan menurut Foucault justru merupakan hasil dari dominasi-diskriminasi.

Mungkin yang paling segar dalam ingatan kita adalah bagaimana alat-alat kekuasaan dalam bentuk diskriminasi identitas pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Identitas agama dikomodifikasi demi untuk memobilisasi dukungan kepada salah satu calon. Predikat beriman dan kafir dilekatkan layaknya sabda nabi. Di atas mimbar-mimbar suci, perbedaan antara penceramah dan provokator kian kabur.

Para politisi ikut meramaikan subyektivasi kekuasaan itu demi mendapatkan keuntungan (kekuasaan). Lalu muncul istilah partai Allah dan partai setan.

Subyektivasi kekuasaan ini akhirnya menghadirkan kontradiksi-kontradiksi. Misalnya, alamat kafir diarahkan kepada kubu lawan karena beda agama. Klaim-klaim dan kafir diumbar untuk mendominasi wacana, menegaskan pemisahan. Identitas ‘cebong’ dan ‘kampret’ adalah hasil dari subyektivasi kekuasaan itu.

Subyektivasi kekuasaan itu benar adalah hasil dari dominasi, namun yang terlihat adalah sarana mengekspresikan diri, kebebasan individu. Jadi, slogan kebebasan memilih adalah hak individu, sebenarnya telah tersubyektivasi oleh dominasi wacana cebong versus kampret, beriman dan kafir, dan lain-lain.

Gejala ini bisa dengan mudah ditemukan di media sosial. Hoax dengan gampang direproduksi menjadi kebenaran-kebenaran. Informasi samar nan sumir dari akun atau grup dari kelompok dari identitas yang sama atau dari kelompok dukungan menjadi kebenaran, bahkan melampaui fakta.

Seperti mengulang kontradiksi era ‘1984’: hoax dan fakta adalah dua hal yang sekatnya sangat tipis. Bahkan, opini dipertentangkan dengan fakta, demi hasrat menguasai wacana.

Kasus 2 Milyar Dahnil adalah contoh terbaru. Dikenal seringmenyerang pemerintahan Jokowi, para cebong seperti tak ingin kehilanganmoementum untuk menyerang balik Dahnil. Sebaliknya, kelompok pendukung Prabowo,masih tetap berusaha bertahan menggalang opini, bahwa jagoan mereka tidakbersalah, kalaupun bersalah, seharusnya kelompok atau orang lain yang jugabersalah, juga dikenai hukuman. Mereka lupa satu hal, mekanisme hukum tidak menggunakanopini, melainkan bukti. Tapi, lagi-lagi soal pertarungan siapa yang akanmendominasi. Hasrat untuk memenangkan pertarungan lebih penting dari apapun. Mereka(seharusnya) belajar pada kisah dramatis kekalahan Ahok di Pilkada Jakarta lalu.

Beri tanggapan