fbpx
Pasang iklan

Geostrategis Aceh Dalam Pusaran Revolusi Industri, Kolonialisme dan Liberalisme

Kolonialisme dan Imprealisme mungkin menjadi terminologi yang mudah didefinisikan, tapi tak mudah masuk dalam ruang gelap masa itu hanya dengan definisi, dan hanya bermodal sedikit apresiasi terhadap deretan peristiwa sejarah yang berbaris dalam lintasan waktu suatu bangsa.

Kolonialisme dapat dimaknai sebagai dosa terbesar peradaban atas nama kemanusiaan sekaligus masa kemurnian sebuah perjuangan bangsa dalam proses nation –building.

Berawal dari misi yang berbalut ambisi negara-negara Eropa dalam pencarian wilayah-wilayah baru untuk dijadikan koloni sekaligus eksploitasi sumber daya alam (Hasil bumi) membangkitkan gelombang perlawanan bangsa pribumi di seluruh nusantara tak terkecuali Kerajaan Aceh di ujung Utara Sumatra.

Impact Revolusi Industri Inggris

Akar kolonialisme pada dasarnya bersumber dari peristiwa Revolusi Industri di Inggris sekitar abad ke-18 dan mencapai puncak perkembangannya di pertengahan abad ke-19 momentumnya ketika ditemukannya mesin uap, rel dan mesin pembangkit listrik yang pada perkembangan selanjutnya pada akhir abad pertengahan revolusi industri tidak hanya merubah wajah Inggris tapi juga wajah Eropa secara keseluruhan.

Kota-kota di Eropa berkembang sebagai pusat kerajinan dan perdagangan sehingga tercipta persaingan secara bebas (Liberal) demi sebuah kemajuan dalam perekonomian. Menjamurnya manufactur (pabrik) dan factory System (Proses Industri dengan Mesin) menjadi stimulus awal bagi Negara-negara Eropa berkompetisi menemukan wilayah-wilayah baru demi ketersediaan bahan mentah dalam proses Industrialisasi yang semakin pesat.

Impact dari Revolusi Industri menyentuh semua bidang-bidang kehidupan masyarakat kala itu, tak hanya kehidupan ekonomi namun mengubah tatanan sosial dan kehidupan politik.

Terkhusus perubahan di bidang politik, ada beberapa hal mendasar yang terjadi pasca Revolusi Industri antara lain munculnya kaum borjuis atau orang-orang kaya baru sebagai penguasa industri, tumbuhnya demokrasi dan Nasionalisme.

Munculnya Imperialisme modern yaitu berkembangnya upaya imperialism berlandaskan kekuatan ekonomi, mencari tanah jajahan, bahan mentah serta pasar bagi hasil industrinya dan pengaruh yang lain dari revolusi industri adalah berkembangnya Liberalisme dalam menentukan kebijakan politik dan ekonomi. Dampak kebijakan politik dan ekonomi liberal di Negara-negara koloni menjadi kanalisasi bagi terbukanya imperialisme modern.

Aceh dalam Geostrategis Dunia

Sejumlah Sejarawan menyepakati bahwa dalam sejarah Sumatera ada beberapa kerajaan besar, misalnya Sriwijaya, Aceh, Minangkabau, dan Melayu Jambi yang pernah memiliki kekuasaan besar menandingi kerajaan di Jawa.

Kecuali Aceh, sejarah kerajaan-kerajaaan itu pun selalu ditundukkan dan menjadi daerah vasal dari kerajaan di Jawa (Majapahit dan Singosari). Sebenarnya di Pulau Sumatera paling tidak ada tiga suku bangsa yang secara politik dan kebudayaan mendominasi. Suku yang terbesar adalah orang-orang Minangkabau di Sumatera Barat. Kedua, orang Melayu di Pesisir Timur Sumatera dan Riau, dan ketiga adalah orang Aceh.

Tulisan selanjutnya mencoba mengurai, keterhubungan antara Geostrategis wilayah Aceh ditengah persaingan Negara-negara Kolonial Eropa merebut dominasi dan Hegemoni di daerah (Sumatera), serta besarnya resistensi yang dilakukan Aceh ketika penetrasi dari Negara-negara Kolonial (Inggris dan Belanda) semakin besar. Berada di jalur lalu lintas perdagangan strategis adalah anugerah sekaligus petaka di era kolonialisme.

Pola relasi dan Konektivitas antar ruang di era Kolonial adalah pola relasi yang terjebak dalam dikotomi antara Penjajah dan terjajah, penindas dan yang tertindas. Meskipun kenyataan sejarah menunjukkan kedatangan Bangsa Eropa yang pertama kali membentuk Identitas ke-sumatera-an sebagai satu kesatuan wilayah yang lebih besar.

Letak Aceh dalam Geostrategis perdagangan sangat menguintungkan Aceh sebagai sebuah Kerajaan besar di Sumatera, seluruh kapal-kapal dagang yang melintas dan melewati jalur Selat Malaka harus membayar upeti kepada Kerajaan Aceh sebagai penguasa wilayah.

”Pada awal abad 19, di Sumatra masih terdapat banyak kerajaan tradisional seperti Aceh, Palembang, Siak, Kampar, dan Jambi. Aceh merupakan salah satu Kerajaan besar yang penting di Sumatera. Pada waktu itu, Aceh mempunyai peranan penting karena terletak di ujung utara Sumatera yang merupakan jalur lalu lintas perdagangan laut dan satu-satunya kerajaan yang berdaulat penuh atas wilayahnya. Hal tersebut ditandai dengan adanya Traktat London tahun 1824 yang ditandatangani oleh Inggris dan Belanda”.

Menurut Poesponegoro dan Notosusanto (1993:63-65)

isi Treaty Of London menegaskan tentang garis demarkasi antar keduanya yaitu;

  • 1. Belanda memberikan Malaka kepada Inggris dan sebaliknya Inggris memberikan Bengkulu Kepada Belanda.
  • 2. Belanda dapat berkuasa di sebelah Selatan garis parallel Singapura sedangkan Inggris di sebelah Utaranya.

Traktat ini terjadi di masa Raffles, yang menjadikan traktat ini vital karena pemerintahan Raffles masuk dalam masa Interregnum (masa peralihan) kekuasaan Inggris yang di mulai sejak 1795.

Jika mencoba menggunakan alur mundur akan diketemukan beberapa kompromi politik antara Inggris dan Belanda jauh sebelum Treaty Of London 1824 diantaranya Kapitulasi Tungtang dan Convention Of London tahun 1819 yang memerintahkan Inggris mengembalikan semua wilayah jajahannya di daerah bekas koloni VOC kepada pemerintahan Hindia Belanda. Geostrategis wilayah Aceh semakin sempurna di mata Belanda setelah dibukanya Terusan Zues (1868) oleh Ferdinand de Lesseps, menurut analisis beberapa sejarawan mengatakan bahwa;

“Dibukanya Terusan Suez pada awal abad 19 membuat Aceh mempunyai kedudukan strategis karena terletak dalam urat nadi perkapalan internasional. Belanda memandang situasi tersebut sangat gawat karena memasuki masa dimana imperialisme dan kapitalisme mulai memuncak dan negara-negara barat mulai berlomba mencari daerah jajahan baru

Kartodirjo,1987:386

Lalu lintas Selat Malaka juga semakin ramai sesudah dibukanya Terusan Suez dan Aceh merupakan pintu gerbang utama untuk menuju Selat Malaka (Poesponegoro dan Notosusanto,1993:242) hal ini kemudian menjadi salah satu indikator penting penetrasi dan ekspansi Belanda terhadap Aceh.

Dan sebagai bentuk legitimasi dan bargaining antara Inggris dan Belanda atas Sumatera diwujudkan dalam sebuah Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang intinya Inggris memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya sampai ke Aceh dan sebagai imbalannya Inggris meminta Belanda menerapkan Sistem ekonomi liberal di Wilayah Jajahannya agar Inggris dapat menanamkan modalnya dengan leluasa.

Mengapa harus Aceh ?, Setelah sekian lama Belanda menguasai Pulau Jawa dan Maluku ?, setidaknya ada beberapa Indikator yang telah diulas di paragraf awal, mulai dari Revolusi Industri Inggris, kolonialisme dan Imperialisme serta perkembangan liberalisme dalam politik dan sistem ekonomi eropa menjadi sebuah tuntutan yang memerlukan bentuk manifestasi-manifestasi di daerah jajahan.

Menurut Taufik Abdullah (2011) menganalisis bagaimana inisiatif perluasan wilayah ke luar Jawa terjadi;

”perkembangan ekonomi kolonial yang kapitalistik, terutama sejak undang-undang agraris yang liberal diperkenalkan, secara bertahap tetapi pasti eksploitasi ekonomi kapitalistik semakin terpusat di luar Jawa, terutama Sumatera dan Kalimantan. Kedua pulau inilah yang terutama memainkan peranan ekonomi ekspor dengan hasil perkebunan dan pertambangan yang beraneka ragam. Dengan hasil ekonomi ekspor inilah kemakmuran ‘negeri induk’, Belanda, bisa terjamin dan fasilitas modern di pusat pemerintahan koloni, di Pulau Jawa, bisa dibiayai”.

Akumulasi peristiwa di atas bermuara pada resistensi dan konfrontasi Aceh terhadap Belanda selama kurang lebih 33 tahun. Peristiwa perang ke perang tidak mampu lagi dihindari.

Para Bangsawan (Aristokrat) Aceh saling berjibaku dengan Para Ulama menghadapi penetrasi Belanda. Yang menarik dari perlawanan rakyat Aceh adalah Spirit perjuangan yang menggerakkan perlawanan adalah pembelaan terhadap agama Islam dari Kaum Nasrani, meskipun cenderung prematur untuk mengklaim peristiwa ini sebagai bagian dari perang agama namun fakta bahwa spirit inilah yang membangkitkan semangat juang rakyat Aceh.

Fanatisme Islam rakyat Aceh menjadi simbol perlawanan yang tak pernah mati menghadapi Belanda ditiap Episode perang Aceh sejak tahun 1873 hingga tahun 1904. Waktu perang Aceh yang sangat lama menimbulkan dampak yang besar bagi kedua pihak, Perang yang panjang sangat menguras kas keuangan Belanda dan jatuhnya banyak korban dari kedua pihak Belanda maupun Aceh, Belanda bahkan harus kehilangan seorang Panglima perangnya yaitu Kohler di episode awal perang melawan Aceh (1873-1874).

Keberhasilan Belanda menggunakan politik pecah-belah tidak lepas dari peran Dr. Snouck Hugronje seorang Intelektual Belanda yang memiliki pemahaman besar mengenai Islam dan Pergerakannya mampu mempolarisasi perlawanan rakyat Aceh sehigga melemah dan mengalami kekalahan di tahun 1904.

Perang Aceh berakhir dengan jatuhnya seluruh Aceh ke tangan Belanda yang ditandai dengan ditandatanginya perjanjian antara Jenderal Hindia Belanda Van Heutz untuk Aceh dengan Sultan Aceh tentang pengakuan kedaulatan Hindia Belanda serta keharusan Sultan Aceh untuk tunduk terhadap Hindia Belanda.

Beri tanggapan

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)