fbpx
Pasang iklan

Eks Mentan Amran Sulaiman Gugat Tempo Rp100 M, AJI Mengambil Sikap

Gema.id – Eks Menteri Pertanian Amran Sulaiman menggugat PT Tempo Inti Media Tbk. Penyebabnya, Amran tak terima dengan investigasi Majalah Tempo edisi 9-15 Semptember 2019: Swasembada Cara Amran dan Iman.

Gugatan dilayangkan Amran ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Jumat (18/10/2019)lalu, saat dirinya masih menjabat sebagai Mentan waktu itu.

Amran meminta majalah Tempo membayar kerugian yang rinciannya immateriil Rp100 milliar dan materil Rp22 juta.

Dalam petitum diajukan Amran dalam perkara bernomor 901/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL. Pihaknya kepada majelis hakim, diantaranya:

  • Meminta maaf melalui kolom advertorial selama tujuh hari berturut-turut dengan ukuran minimal setengah halaman.
  • Permintaan maaf itu juga harus dimuat di minimal 10 media cetak dan elektronik nasional.
  • Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,0 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini.
  • Meminta agar gedung Tempo disita sebagai jaminan.

Sementara Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Wahyu Dhayatmika meminta agar Amran mentaati prosedur sengketa di Dewan Pers sesuai UU 40/1999 tentang Pers.

Sikap AJI

Berdasarkan penelusuran Aliansi Jurnalisme Indonesia (AJI), sengketa pemberitaan ini telah disidangkan di Dewan Pers dan telah dinyatakan selesai pada 22 Oktober 2019. Dewan Pers kala itu memutuskan agar Majalah Tempo memuat hak jawab dari Kementerian Pertanian secara proporsional. Namun, menteri pertanian tidak mengambil opsi hak jawab tersebut untuk diberitakan di majalah Tempo.

AJI berpandangan, membawa sengketa pemberitaan melalui Dewan Pers adalah langkah yang tepat sebagaimana diatur dalam Undang-undang N0. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Undang-undang Pers merupakan lex specialis atau hukum yang lebih khusus terhadap Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUHPer) dan juga terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga, jika terjadi sengketa pemberitaan pers, peraturan yang digunakan adalah Undang-undang Pers.

Atas gugatan perdata Menteri Pertanian terhadap Majalah Tempo tersebut, AJI menyatakan sikap:

1. Mendesak Kementerian Pertanian mencabut gugatan yang diajukan atas nama menteri pertanian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jurnalis dan perusahaan media dalam melakukan kerja-kerja jurnalistik dilindungi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

2. Meminta Kementerian Pertanian menghormati putusan Dewan Pers dalam kasus sengketa pemberitaan yang berakhir pada 22 Oktober lalu dan menjalankan fungsi hak jawab seperti rekomendasi Dewan Pers.

3. Mengingatkan Pemerintahan Jokowi untuk taat konstitusi yang menjamin kebebasan pers di Indonesia.

Beri tanggapan

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)