fbpx
Pasang iklan

Diperintahkan Mundur dari Parpol oleh KPU, Oso: Tidak Akan

Gema, Jakarta – Oesman Sapta Odang (Oso) mengatakan tidak akan mundur dari Partai Hanura mengikuti syarat dari Komisi Pemilihan Umum. Oso saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura.

“Tidak akan. Itu prinsip saya selagi KPU tidak menjalankan perintah konstitusi, tidak melaksanakan (putusan) PTUN, Bawaslu, dan MA,” kata Oso ketika memberi keterangan, Rabu, 23 Januari 2019.

Oso menjelaskan bahwa perintah KPU itu tidak sesuai dengan keputusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yang melarang pengurus parpol mencalonkan menjadi anggota DPD sifatnya tidak berlaku surut. Hal itulah yang melandasi Oso untuk tidak mematuhi perintah KPU.

“Baca dong amar putusan MK, jadi jangan dipelintir. Jadi bukan saya pribadi untuk mempertahankan diri saya sendiri, tidak. Ini kepentingan hukum, kepentingan negara. Itu sebabnya saya bilang saya tidak akan pernah patuh terhadap KPU, jika KPU tidak patuh pada hukum negara ini. Tapi begitu KPU patuh hukum, saya akan ikut KPU,” jelas Oso.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan akan tetap menunggu surat pengunduran diri dari Oesman Sapta Odang (Oso). Hal itu diperintahkan KPU untuk memenuhi syarat sebagai Daftar Caleg Tetap (DCT) DPD.

“Kewajiban KPU ya menunggu sebagaimana surat yang sudah kami berikan kepada Pak OSO,” kata komisioner KPU, Wahyu Setiawan, Selasa (22/1).

KPU memberikan batas waktu kepada Oso sampai pukul 00.00 WIB, Selasa (22/1) untuk menyerahkan surat pengunduran diri sebagai pengurus Partai Hanura. Batas waktu yang diberikan KPU itu berdasar pada asas kepatutan.

“Kita bersama-sama menunggu sampai dengan jam 12 malam kita akan menunggu kedatangan surat pengunduruan diri pak OSO. Maka kita kurang lebih memberikan waktu 7 hari kepada pak OSO untuk melengkapi surat pengunduran diri yaitu 22 Januari 2019,” pungkas Wahyu.

Kendati hal tersebut dihalangi oleh Partai Hanura. Parpol tetap bersikeras tidak akan menyuruh Oso mundur dari partai. Hanura juga akan menempuh jalur hukum.

“Pak OSO tidak akan memenuhi perintah KPU karena Pak OSO hanya akan patuh dan tunduk kepada konstitusi dan hukum. Hukum sebagaimana putusan PTUN dan MA,” kata Kabid Organisasi DPP Hanura, Benny Rhamdani (22/1).

Beri tanggapan

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)