fbpx
Pasang iklan

Dinilai Tidak Netral, KPU: Tidak Netral dalam Hal Apa?

Gema, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali memberi penegasan bahwa instansinya netral. Hal itu diungkapkan KPU untuk menepis tudingan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang menuding KPU tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu 2019.

“Loh kami netral, coba kami tidak netral dalam hal apa. Sebutkan satu saja kami tidak netral dalam hal apa,” kata komisioner KPU, Wahyu Setiawan dalam keterangan tertulisnya, Senin, 14 Januari 2019.

Wahyu menegaskan bahwa KPU merupakan lembaga yang netral dalam penyelenggaraan pemilu. Hal itu juga dia ungkapkan di salah satu acara stasiun televisi nasional.

“Kami sampai sampaikan di ILC bahwa kami tidak tunduk pada TKN 01, pada BPN 02, kurang jelas apa netralitas kami,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso menegaskan kandidatnya akan mengundurkan diri jika ada potensi kecurangan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu (KPU).

“Memang supaya tidak terkejut, barangkali, kalau tetap nanti disampaikan Prabowo Subianto, pernyataan terakhir Prabowo Subianto adalah kalau memang potensi kecurangan itu tidak bisa dihindarkan, Prabowo Subianto akan mengundurkan diri,” papar Djoko, pada Minggu, 13 Januari 2019.

Padahal dalam pasal 236 juncto pasal 556 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bakal calon dilarang melakukan pengunduran diri setelah diputuskan menjadi kandidat capres-cawapres oleh KPU dan jika hal tersebut terjadi maka akan dikenakan denda Rp 50 Miliar atau pidana penjara paling lama lima tahun.

Adapun isi dalam pasal yang dimaksud:

Pasal 236

(2) Salah seorang dari bakal Pasangan Calon atau bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf f dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.

Pasal 556

(1) Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000. 000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Beri tanggapan

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)