fbpx
Pasang iklan

Dilaporkan ke Bawaslu, Menag: Aturan Mana yang Saya Langgar?

Gema, Jakarta – Menteri Agama, Lukman Hakim menghormati pelaporan terhadap dirinya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dia diduga melakukan pelanggaran kampanye karena berpose satu jari. Tetapi, Lukman meminta agar pelapor membuktikan regulasi yang mana yang ia langgar.

“Silakan saja mereka melaporkan hal itu. Saya hormati haknya mengadukan hal itu. Namun mereka juga wajib membuktikan pengaduannya itu, ayat, pasal, dan peraturan perundangan apa yang telah saya langgar,” kata Lukman dalam keterangan tertulis, Senin, 14 Januari 2019.

Lukman mempertanyakan pose satu jari yang ia lakukan apakah memang ada unsur kampanye didalamnya atau tidak.

“Apakah acungkan jempol itu berkampanye? Untuk paslon pilpres yg mana? Untuk parpol apa?” ujar Lukman.

Diketahui, pihak yang melaporkan Lukman adalah Damai Hari Lubis yang merupakan Ketua Aliansi Anak Bangsa. Pelaporan itu ditujukan karena Lukman terlihat sedang melakukan pose satu jari ketika melakukan pertemuan dengan Jokowi di Istana Negara (18/12).

“Karena mengacungkan jari di sebelahnya ada paslon satu, lokasinya pun terlarang untuk kampanye yaitu Istana. Kalau menurut berita itu terjadi pada 18 Desember 2018, menurut berita itu,” ujar Damai.

Menurut Damai, Menteri Agama itu melanggar pasal 547 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dia juga menyertakan bukti berupa salinan pemberitaan dari media lokal.

“Kita juga bawa bukti dari berita media online dan ada juga semacam transkrip yang kita dapat dari internet, kita masukkan ke flashdisk. Jadi ada dua, yang di dalam flashdisk maupun yang print out,” paparnya.

Damai mengimbau agar Bawaslu segera memeriksa laporan tersebut sesuai dengan regulasi yang ada.

“Supaya ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku, terbuka, tidak ditutupi dan tidak dipaksakan untuk berlanjut apabila tidak terbukti,” pungkasnya.

Pose satu jari yang dilakukan Lukman Hakim terjadi ketika bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana dalam acara pemberian undangan tablig akbar di Mandailing Natal, pada 18 Desember 2018. Laporan yang dilakukan oleh Damai dimasukkan ke bagian Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Beri tanggapan

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)