fbpx
Pasang iklan

Deklarasi #2019GantiPresiden, PKS: Pendidikan Demokrasi

(Gema – Jakarta) Mardani Ali Sera, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengatakan deklarasi #2019GantiPresiden merupakan gerakan yang ingin mendidik masyarakat dalam hal berdemokrasi.

“Sudah banyak pakar yang menyebutkan. Gerakan ini edukasi publik yang penuh kesantunan, ingin mendidik masyarakat agar cerdas dan berani,” ungkap Mardani kepada para awak media, pada Kamis, 30 Agustus 2018.

Meski menuai banyak penolakan, Mardani, yang merupakan salah satu inisiator gerakan ini, mengatakan akan terus melanjutkan #2019GantiPresiden. Alasannya, dia menuturkan, menyatakan pendapat merupakan langkah konstitusional.

Mardani mengatakan gerakan #2019GantiPresiden justru akan semakin besar jika dilarang. Sebab, ia menyebut gerakan tersebut berasal dari masyarakat. Mardani mengklaim banyak masyarakat di daerah yang meminta deklarasi gerakan ini.

“Selama ada undangan (mengadakan deklarasi), kami akan coba terus jalan. Hari ini saja sudah ada yang minta, padahal 1 September kami ke Aceh, tanggal 7 kami ke Lampung,” ujarnya.

Mardani juga menyayangkan pelarangan aksi deklarasi #2019GantiPresiden di beberapa daerah. Selama ini, kata dia, deklarasi yang diselenggarakan sudah memenuhi prosedur. Ia pun mempertanyakan kenetralan aparat.

Beberapa hari terakhir gerakan #2019GantiPresiden ramai dibicarakan. Sebabnya, beberapa daerah menolak deklarasi gerakan ini. Di Pekanbaru, Riau, pada Sabtu, 25 Agustus lalu, misalnya, kelompok massa menolak kedatangan aktivis #2019GantiPresiden, Neno Warisman. Mereka sampai mengepung bandara.

Hal serupa juga terjadi pada musikus Ahmad Dhani yang dihadang massa organisasi kemasyarakatan di hotelnya di Surabaya.

Sementara itu pihak dari KPU mengatakan gerakan #2019GantiPresiden tidak masuk dalam kategori kampanye. Karena gerakan tersebut merupakan ekspresi politik masyarakat menjelang Pemilihan Presiden tahun 2019 mendatang.

“Jadi dalam pandangan KPU, fenomena #2019GantiPresiden itu sama nilainya dengan fenomena #Jokowi2Periode. Itu bentuk partisipasi dan pandangan politik masyarakat,” terang Wahyu Setiawan, Komisioner KPU saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 27 Agustus 2018.

Kendati demikian, partisipasi masyarakat haruslah sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya kegiatan yang mengumpulkan massa harus tetap mengantongi izin. Jika tidak mendapatkan izin dan tetap dilaksankan.

Komisioner KPU itu juga mengimbau kepada masyarakat bahwa partisipasi masyarakat haruslah sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Beri tanggapan

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)