fbpx
Pasang iklan

Bicara Politik Sontoloyo, Jokowi Kembali Singgung Dana Kelurahan

GEMA, JAKARTA – Presiden Joko Widodo heran rencana kebijakan Dana Kelurahan yang akan dikeluarkan tahun 2019 itu dikaitkan dengan politik. Hingga akhirnya Jokowi kelepasan mengucapkan adanya politik sontoloyo.

Menurut Jokowi Dana Kelurahan nantinya disalurkan ke kelurahan. Sama halnya dengan Dana Desa digunakan untuk desa-desa yang ada di tingkat kabupaten.

Jokowi menyampaikan soal Dana Kelurahan karena dia melihat banyak lurah yang hadir di acara pembagian sertifikat tanah di Kebayoran Baru.

“Saya ingin bicara, karena tadi saya lihat banyak lurah yang hadir di sini. Ada yang namanya Dana Desa, tahun depan ada yang namanya Dana Kelurahan,” kata Jokowi.

Kendati, Jokowi heran kebijakan untuk kepentingan rakyat itu menjadi polemik. Banyak yang mengaitkan dengan politik.

“Tapi kok ramai? Saya juga heran. Ini dana untuk rakyat kok, untuk memperbaiki kampung, kok malah jadi ramai. Kita semua ingin memberikan untuk masyarakat dan rakyat, bukan untuk siapa-siapa. Jangan dihubungkan dengan politik. Nggak rampung-rampung kita ini,” tegas Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan dana kelurahan yang direncanakan pemerintah akan cair tahun 2019 dengan usulan dana Rp 3 triliun pada APBN 2019. Dana kelurahan awalnya masukan dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ingin mendapat anggaran seperti dana desa.

“Tahun depan akan ada Dana Kelurahan. Karena banyak yang tanya ke saya, ‘Pak, ada Dana Desa, untuk kelurahan bagaimana, Pak?’. Ya sudah, tahun depan akan ada Dana Kelurahan,” ujar Jokowi saat menghadiri Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018 di di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park, Ungasan, Kuta Selatan, Badung, pada Jumat, 19 Oktober 2018.

Sementara untuk pencairan dana tersebut menurut Jokowi harus melalui persetujuan DPR.

“Kalau saya lihat itu masukan-masukan para walikota, yang dapat masukan dari kelurahan untuk bisa mendapatkan (dana). Karena kebutuhan di kelurahan dan desa itu mirip-mirip. Belum tentu kelurahan di kota lebih baik dari kondisi di desa, maka itu keputusan. Kalau ada persetujuan dewan maka Januari 2019 kita luncurkan,” jelas Jokowi.

Beri tanggapan

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)