fbpx
Pasang iklan

Beda Versi Waktu Pelarangan Ekspor Nikel antara Kementerian ESDM dan Kepala BKPM

Gema.id – Kementrian ESDM telah resmi menerbitkan perarturan Menteri ESDM No.19 Tahun 2019 tentang pelarang ekspor nikel yang akan berlaku mulai Januari 2020. Namun berbeda versi, Badan Koordinasi Penanama Modal (BKPM) pelarangan tersebut lalu dipercepat ke Oktober 2019 tahun ini.

Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia yang mengungkapkan pelarangan dipercepat dua bulan lebih awal. Maka aktivitas ekspor nikel sementara diliburkan hal itu tecapai berkat kesepakatan antara pengusaha dan pemerintah.

“Yang membuat keputusan tidak ekspor bijih nikel kan teman-teman usaha dan kami. Atas dasar keputusan bersama, jadi tidak perlu dipertentangkan,“ kata Bahlili Lahadalai kepada wartawan usai mengadakan pertemuan di kantor Kemenko Perekonomian, pada  Rabu (30/10/2019).

Bahlil juga menambahkan bagi perusahaan yang sudah menekan kontrak tidak akan melanggar aturan selama ekspornya sesuai dengan volume dan harga yang telah ditetapkan.

“Selama tidak melanggar aturan ada baiknya saya menyarankan untuk tetap dijual di sini saja, harga sama kok, yang diprotes itu kan pas dibeli lebih murah dari harga internasional,” kata kepala BKPM tersebut.

Ia menilai kebijakan yang dilakukan ini adalah untuk kemajuan bangsa sendiri.

Sementara Menteri Perdagangan, Agus Supramanto telah memberikan warning kepada pengusaha yang berani melanggar aturan tersebut. Pihak pemerintah tidak akan ragu untuk mencabut izinnya bagi perusahaan yang tetap ekportir ke luar negeri.

“Rapat Menko sudah diputuskan akan hold ( disetop), semua eksportir yang melanggar kita akan cabut [izinnya] karena menghambat nilai-nilai sumber daya alam RI” kata tegas Agus Supramanto.

Pemerintah mengambil langkah tersebut untuk memberikan nilai tambah pada nikel menjadi produk jadi nantinya.   

Beri tanggapan

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)