fbpx
Pasang iklan

Bawaslu Tegur KPU Karena Masih Banyak Parpol Belum Dapat APK

GEMA, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan teguran kepada KPU karena hingga saat ini masih banyak parpol yang belum mendapat alat peraga kampanye (APK) di Pemilu 2019. Teguran tersebut bertujuan agar KPU segara merealisasi kewajiban KPU untuk memfasilitasi APK.

“Ada beberapa kabupaten dan kota yang KPU belum fasilitasi APK. mestinya mereka lakukan. Kami minta untuk diinventarisir, yang pertama harus dilakukan semacam teguran KPU untuk segera merealisasi kewajibannya, yaitu memfasilitasi kampanye dalam bentuk APK,” ujar Ketua Bawaslu Abhan di Hotel Grand Mercure, Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada Senin, 26 November 2018.

Abhan mengatakan pihaknya juga sudah mengirim teguran ke KPU daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Surat tersebut berisikan permintaan Bawaslu agar KPU daerah segara merealisasi kewajiban KPU untuk memfasilitasi alat peraga kampanye karena ini hak peserta pemilu untuk difasilitasi oleh KPU.

“Di Jawa Tengah dan Jawa Barat pun masih ada yang kabupaten/kota yang belum difasilitasi (APK) sudah sudah kita kirimkan surat,” kata Abhan.

Terkait dengan sanksi kepada KPU, Bawaslu hanya memberikan sanksi berupa peringatan. Abhan menyebut, batas waktu KPU untuk melengkapi APK parpol adalah pada Jumat, 23 November 2018 kemarin, tetapi KPU belum merealisasikan aturan tersebut.

“Iya (diberi waktu) dua bulan memang, tanggal 23 kemarin. Andaipun ada sanksi, sanksi peringatan saja, tapi ini untuk bagaimana mengingatkan kepada KPU untuk kewajiban untuk segera merealisasikan kewajiban memfasilitasi APK bagi peserta pemilu,” tuturnya.

Sebelumnya, Bawaslu mengatakan alat peraga kampanye yang dibuat KPU menjadi hak parpol. Bawaslu memberikan waktu KPU hingga 23 November untuk memfasilitasi semua parpol dengan APK.

“Sudah hampir dua bulan kami minta ketegasan atas ini, karena ini adalah hak partai untuk mendapatkan waktu dan fasilitasi alat peraga. Kalau tanggal 23 ini belum terfasilitasi, kami akan memikirkan langkah-langkah administrasi,” kata anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, di kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Rabu, 21 November 2018.

Beri tanggapan

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)