fbpx
Pasang iklan

Bawaslu: Politik Uang Merupakan Penyebab Tumbuhnya Korupsi

GEMA, PARIAMAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pariaman, Sumatera Barat menyatakan money politic atau politik uang yang kerap terjadi jelang Pemilu merupakan salah satu penyebab tumbuhnya korupsi. Hal tesebut diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Kota Pariaman, Riswan.

“Politik uang setiap penyelenggaraan Pemilu merupakan sebuah momok yang harus dicegah, karena bisa mengarah pada perilaku korupsi,” ujar Riswan usai melakukan sosialisasi pengawasan pemilu 2019, pada Jumat, 2 November 2018.

Menurut Riswan, masyarakat dan seluruh pihak terkait perlu disadarkan dan diajak tentang dampak dari politik uang yang kerap terjadi ketika perhelatan pesta demokrasi berlangsung.

Riswan juga menegaskan, selain berlawanan dengan hukum, perbuatan tersebut nantinya dapat menjadi cikal bakal perilaku korupsi, baik bagi penerima maupun pemberi uang panas itu.

“Ini tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara Pemilu, namun semua pihak baik tokoh masyarakat dan lain sebagainya memiliki peran serta kewajiban mencegahnya,” ujarnya.

Riswan menambahkan, selain mengawasi pelanggaran Pemilu seperti politik uang, Bawaslu setempat juga mengantisipasi netralitas aparatur sipil negara (ASN), kepala, dan perangkat desa.

“Ketentuan netralitas ASN dalam pemilu telah diatur jelas dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang ASN, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” kata Riswan.

Riswan melanjutkan, sedangkan netralitas kepala dan perangkat desa, juga diatur secara jelas dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Penjelasan dalam undang-undang tersebut telah mengatur tentang netralitas ASN maupun kepala dan perangkat desa, sehingga diharapkan tidak ada lagi pelanggaran pada Pemilu 2019,” ujar Riswan.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu, Abhan mengatakan di dalam UU Pemilu, subjek pelaku politik uang dibedakan dalam tiga fase. Pertama, fase masa kampanye, yang bisa dijerat ialah pelaksana tim kampanye (timsesnya). Kedua ialah fase masa tenang. Dan yang terakhir ialah fase masa pencoblosan.

Untuk itu, menurut Abhan, dibutuhkan sebuah gerakan bersama, tidak hanya Bawaslu, tetapi juga merupakan gerakan moral dan para calon legislatif untuk pemilih bersih dari politik uang.

Beri tanggapan

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)