fbpx
Pasang iklan

Bawaslu dan Kanker Korup

...

Bawaslu meloloskan Bacaleg mantan koruptor. Berita yang hampir tertutupi di tengah hingar-bingar kemegahan penutupan Asian Games 2018.  Bawaslu berdalih bahwa mereka pun sama dengan warga lainnya, memiliki hak konstitusional untuk dipilih, yang diatur dalam UUD 1945

Bawaslu ditengarai telah terkontaminasi oleh konspirasi jahat. Kebijakan yang mereka tempuh jelas bertentangan dengan upaya pemerintah selama ini berperang melawan koruptor.  Anggota legislatif, mereka kelak akan jadi penyambung aspirasi rakyat. Jika, koruptor pun akhirnya bisa kembali melamar menjadi pejabat, kemudian atas nama rakyat kembali akan bersentuhan dengan pengelolaan keuangan negara, peran yang sebelumnya telah mereka khianati.

Kanker

Narasi yang dibangun oleh Bawaslu sesungguhnya sangat lemah, bahkan nyaris sama sekali tanpa dasar. Memang, atas nama UUD 1945 semua orang bisa mencalonkan diri, tapi aspek normatif, kapasitas, hukum positif, dan etis, yang mutlak dijadikan dasar sebelum mengambil kebijakan. Pejabat sebagai representasi publik, harus selesai mengantongi semua aspek tersebut.

Sikap Bawaslu ini mencerminkan tidak hanya lemahnya komitmen pejabat negara, namun upaya pemberantasan korupsi ini terlihat masih berjalan parsial. Yang berani berperang melawan korupsi nyaris hanya KPK. Dengan strukturnya yang terbatas, KPK masih berwujud ‘orang asing di tengah belantara’. Masih banyak sel-sel korup yang tersembunyi, dan jauh dari jangakauan tangan lembaga anti rasuah ini.

Ibarat tubuh, Bawaslu saat ini sedang membuka jalan bagi penetrasi virus, yang siap menggerogoti negara. Membuka jalan bagi koruptor untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat, adalah langkah sistematis untuk menyuburkan sel-sel korup.

Riwayat penghancuran KPK  

Kita didera kekuatiran, jangan sampai Bawaslu telah terhubung dengan konspirasi penghancuran KPK yang selama ini terlihat dalam sejumlah serangan sistematis melawan dan melemahkan keberadaan dan kinerja KPK.

Sejak berdiri pada 2002, KPK tak pernah lepas dari serangan. Pada 2009, kisah ‘cicak versus buaya’, menggambarkan seteru yang melibatkan KPK kontra Polri. Perang itu, dianggap sebagai sebuah rancangan sistematis untuk menghancurkan lembaga pemburu ‘tikus kantor’ ini.  

2005 lalu, masih segar dalam ingatan, Bambang Widjojanto dan Abraham Samad tiba-tiba ditersangkakan saat mereka sedang mengusut kasus besar yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Bambang dijerat setelah menetapkan Budi Gunawan, saat itu sebagai salah satu calon kandidat Kapolri, dalam kasus ‘rekening gendut. Sementara, Abraham Samad, dihabisi oleh kasus pemalsuan dokumen.

Drama berlanjut 2009. Terbunuhnya Nasruddin, Bos Rajawali Banjaran, secara meyakinkan menempatkan Ketua KPK, Antasari Ashar selaku tersangka. Antasari menjalani hukuman, meski bukti-bukti yang dibawa ke pengadilan tak meyakinkan. Ia menjalani hukuman bui, meski tak pernah mengakui sangkaan yang diarahkan kepadanya.

Tahun lalu, serangan ala mafia selanjutnya menimpa Novel Baswedan. Penyidik Senior KPK yang saat sedang menangani kasus korupsi Wisma Atlet yang menyeret sejumlah petinggi Partai Demokrat, harus kehilangan fungsi mata kirinya, sebuah tumbal bagi KPK dan rakyat Indonesia yang merindukan negara bebas dari para koruptor.

Sayangnya, hingga setahun berlalu, kasus yang awalnya membesar dan diprediksi akan mengungkap dalang dari sejumlah pejabat penting negara, kini kian sepi dari pemberitaan. Sebuah instruksi presiden rupanya belum ampuh untuk menguak tabir, para mafia musuh KPK.

Novel Baswedan melengkapi riwayat penghancuran KPK, ternyata belum juga dijadikan sebagai pelajaran bersama. Masih banyak pejabat negara yang tidak menunjukkan sikap pembelaan terhadap KPK. Terutama di lembaga DPR.

Ironis. Saat Novel diteror, di gedung DPR, tempat berkantornya para perancang legislasi, justru melakukan konsolidasi menekan KPK melalui ‘Hak Angket’. Tindakan DPR tersebut terbaca sebagai upaya membela rekan mereka yang dicokok KPK, Miryam Haryani untuk kasus korupsi E-KTP (elektronik KTP). Miryam menjadi kotak Pandora yang kelak akhirnya membuka sejumlah nama pejabat negara, salah satu diantaranya yang kini telah mendekam di Suka Miskin, Setya Novanto.      

Belum jadi gerakan kultur

Musuh negara ini adalah para koruptor. Sayangnya, musuh-musuh itu masih banyak yang berwujud sebagai pejabat kalem nan alim. Saat menjabat Ketua MK, Akil Mohtar dan Patrialis Akbar adalah ‘dewa hukum’ yang bersih. Saat kena OTT, mereka pun membuka kedok diri sebagai musuh negara. Meski begitu, mereka tetap berusaha melakukan perlawanan terakhir, dengan menyebut kasusnya sebagai cobaan Tuhan.   

Di luar struktur, visi melawan korupsi masih belum menjadi gerakan kultural. Korupsi belum dianggap sebagai kejahatan terhadap negara. Korupsi yang mengutip uang negara hanya dilihat sebagai wilayah pejabat, yang dilakukan oleh mereka yang lagi apes karena kena OTT (Operasi Tangkap Tangan). Padahal, yang belum terjerat hukum, masih bebas mengatur sel-selnya. Mungkinkah Bawaslu lagi amnesia dengan riwayat penghancuran KPK? Ataukah di dalam tubuh mereka sudah bersemayam virus kanker korup?

Beri tanggapan