fbpx
Pasang iklan

Anomali Ahok

Dalam kacamata strukturalisme, Ahok adalah produk dikotomi: agen-struktur, kebebasan-determinisme. Ia dibenci sekaligus dicintai. Ahok pernah memerankan agen sekaligus jadi bahian dalam struktur di waktu bersamaan. Saat menjadi pejabat Gubernur DKI Jakarta, ia seperti tak peduli, bebas melabrak aturan-aturan, norma sosial yang determinism.

Baca juga: Welcome Back, Basuki Tjahaja Purnama

Gus Dur saat menjabat presiden juga sering melabrak aturan keprotokoleran. Mulai dari soal yang remeh, misalnya pakai celana kolor di istana, hingga menyebut DPR sebagai taman kanak-kanak. Puncaknya, ia mengeluarkan dekrit, tapi tak diindahkan. Serangan berbalik. Ia lalu dimakzulkan oleh orang-orang di dalam lembaga yang dikritiknya.

Apa yang dilakukan Ahok, juga ucapan-ucapannya, tidak ditentukan oleh posisi sosialnya. Melanggar pakem strukturalisme. Ia menuding pemuka agama menggunakan ayat suci untuk kepentingan politik-kekuasaan. Sesuatu yang justru banyak digunakan oleh elit-elit politik yang duduk nyaman dalam struktur kekuasaan (pemerintahan maupun di luar pemerintahan).    

Anomali Basuki Tjahaja Purnama

Memahami sepak terjang Ahok tentu tak boleh parsial. Saat Ahok diputuskan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara, dalam kacamata hukum juga berarti Ahok telah melakukan pelanggaran. Ahok divonis sebagai penista agama. Padahal, harusnya kita berterimakasih, ia justru berusaha menjaga nilai sakral agama agar tidak terkontaminasi oleh kepentingan politik.  

Politisi memanfaatkan kesakralan agama memang terdengar heroik. Berbicara sopan sambil menyebut nama Tuhan adalah kelakukan para demagog.  

Meski terlihat mengacau, jika dilihat secara utuh, serangannya justru mengarah kepada perbaikan struktur. Saat kampanye Pilgub lalu, ia secara tegas akan melakukan relokasi –menggusur warga Sunter, dengan kompensasi rumah susun.

Berbeda dengan Anies Baswedan, yang berjanji tidak akan melakukan penggusuran, karena menurutnya tak manusiawi. Meski akhirnya ia pun mengeluarkan jurus retoris dengan menggunakan kata ‘menggeser’, demi ‘naturalisasi’ sungai, yang oleh Ahok menggunakan kata ‘normalisasi’.    

Umpan yang efektif

Kasus lainnya adalah soal transparansi anggaran. Ahok pernah mengakatan bahwa demi menghasilkan rancangan anggaran yang efektif dan tepat sasaran, ia butuh staf khusus untuk menyisir tiap item anggaran agar betul-betul terserap dan tepat sasaran. Hasilnya, ia kembali merusak mapannya markup anggaran dengan istilah “pemahaman nenek lo”.

Ia dibenci oleh mayoritas anggota dewan yang sebelumnya nyaman dengan jatah bagi-bagi proyek. Terutama karena ia membangun transparansi dalam sistem penganggaran DKI Jakarta. Berkat system e-budgetingnya, publik memiliki akses untuk mempelajari dan menginterupsi alokasi-alokasi anggaran yang tak masuk akal.

Andai Ahok masih menjabat, kita tentu tidak akan menemukan item-item penganggaran lem Aibon sebesar 82 milyar, jamban senilai 166 milyar, pulpen-pulpen seharga 124 milyar, dan jalur sepeda sebesar 73 milyar. Cara halus nan kolot untuk memalak uang negara.

Di eranya, Ahok pantang membuat atau menyetujui anggaran tak wajar itu. Ia malah sibuk mencari uang di luar pos anggaran negara untuk membangun Simpang Susung Semanggi yang megah. Maka, wajar saja jika Ahok saat menjabat berhasil memangkas anggaran hingga trilyunan rupiah.       

Ahok adalah anomali sosial. Ia merusak sistem yang telah membentuk dan menguatkan struktur. Bahkan, setelah ia menjalani hukuman penjara, ia tetap menjadi agen perubahan, kembali mengancam kemapanan struktur.

Ahok adalah umpan yang efektif. Lihatlah bagaimana orang-orang bereaksi, ketika namanya digadang akan memimpin salah satu lembaga BUMN. Ia ditolak, dianggap terlalu kasar, tak cakap membangun hubungan-komunikasi dengan orang-orang yang ada di dalam stuktur.

Ada ancaman dari pihak yang mengatasnamakan PA 212, akan melakukan aksi massa jika Ahok kembali dipakai oleh negara. Residivis dan doyan berkata kasar akan mengganggu kinerja perusahaan, katanya. Tak butuh waktu lama, fakta lain lalu terungkap. Pimpinan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang getol menyerang Ahok, ternyata memang seorang aktivis 212.

Memang dalam ilmu manajemen, hubungan-komunikasi antar struktur dalam sebuah organisasi sangat penting. Tetapi, retorika jelas tak lebih penting dibanding mengembalikan fungsi-fungsi pokok dalam setiap posisi, demi menjaga fokus ke pencapaian tujuan.

Fokus

Penunjukan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina memang belum bisa membuktikan apapun, selain bahwa pemerintahan Jokowi memang sedang melakukan reformulasi kebijakan juga restrukturisasi pemerintahan. Pemilihan Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Eric Tohir selaku Menteri BUMN dan Wishnutama selaku Menteri Pariwasata, adalah professional yang diyakini tak memiliki afiliasi politik dari Parpol pengusung.

Baca juga: Erick Thohir: Ahok Dapat Restu dari Jokowi Jadi Komisaris Utama Pertamina

Melengkapi gebrakannya, Jokowi menunjuk ‘7 milenial’ sebagai staf khusus presiden. Adamas Belva (29) Founder dan CEO Ruang Guru, Putri Tanjung (23) adalah Founder dan CEO Creativepreneur, Andi Taufan Garuda Putra (32) merupakan CEO Amartha, Ayu Kartika Dewi (36) Pendiri Gerakan Sabang Merauke, Gracia Billy (31) Aminuddin Maruf (33), serta Angkie Yudistia (32) Pendiri Thisable Enterprise. Nama terakhir, Angkie yang merupakan aktivis internasional yang memperjuangkan hak-hak disabilitas, didaulat selaku Jubir presiden bidang sosial.

Sepertinya Jokowi pun tak luput dari anomali. Ia meretas pola rekruitmen dengan menghadirkan sosok muda namun professional.  

“Ke depan BUMN kita bekerja dengan filosofi ‘service oriented’. Ada 142 perusahaan harus menjadi bagian dari sebuah alur kerjasama untuk melayani bukan malah menguatkan birokrasi yang eksklusif.” Demikian Eric Tohir saat menjawab pertanyaan soal Ahok yang dipilih sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Baca juga: Penolakan Ahok Jadi Bos BUMN: Antara Ketakutan dan Integritas

Ahok hanya sel kecil, menempati bagian kecil dari lapisan-lapisan struktur pemerintahan. Namun anomali-anomali ini telah menunjukkan satu hal: Indonesia kini ‘on the track’ di lajur percepatan menuju negara yang mampu bersaing. Sisanya kita hanya perlu fokus. Tak perlu menguras energi hanya untuk mendebat apakah kue tart itu haram dan nonton film Korea tidak boleh, dan ikut menyalahkan imunisasi yang mengandung enzim babi. Meski tak mahir dan selalu kalah, jangan lantas percaya kalau main catur itu haram.

Beri tanggapan

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)