fbpx
Pasang iklan

Anies Baswedan Dituding Tanamkan Pe-nonjob-an paksa di Pemprov DKI oleh Kemendagri

...

(Gema – Jakarta) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut telah melakukan pencopotan kerja atau pemecatan paksa terhadap salah satu pejabat oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono.

“Di DKI ada proses pe-nonjob-an secara paksa tanpa ada argumentasi yang jelas sesuai dengan pelanggaran PP Nomor 53 Tahun 2010.” ujar Sumarsono saat ditemui,seperti yang dilansir di CNN Indonesia, Rabu (18/7/2018).

Sumarsono menyampaikan harus ada alasan yang kuat ketika mencopot jabatan, misalnya kinerja yang buruk atau adanya ketidakdisiplinan. Jika terbukti melakukan pelanggaran berat maka akan diberikan sanksi yang dapat berupa pemberhentian.

“Jadi kalau berhenti itu sangat berat.” kata Sumarsono.

Menurut Sumarsono, kinerja seorang pejabat dapat dilihat berdasarkan upaya capaian target kerja dan perhitungan performa. Jika proses pemberhentian jabatan tidak mempetimbangkan dua hal tersebut, maka dianggap menyalahi aturan yang ada.

“Kalau itu dilakukan ya pasti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) akan turun.” jelas Sumarsono.

Sumarsono menjelaskan dalam proses pencopotan jabatan, yang bersangkutan harus mengetahui alasan jabatannya dicopot dan diberi kejelasan terkait posisi barunya. Jika tanpa diberi kejelasan posisi baru, maka dianggap tanpa tugas.

Hasil investigasi KASN dapat diabsahkan oleh Kemendagri sehingga nantinya Anies dapat melaksanakan rekomendasi dari penyidik komisi. Sumarsono menambahkan jika rekomendasi bersifat wajib untuk dilakukan.

“Di undang-undang itu jelas bahwa kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi KASN, jika tidak kan berarti pelanggaran.” tegas pria mantan plt Gubernur DKI 2017 silam.

Ketua KASN Sofian Effendi menuturkan pihaknya kini tengah menyelami proses perubahan jabatan terhadap satu bupati dan lima wali kota yang dilakukan oleh Anies.

Diketahui Anies Baswedan melakukan pencopotan jabatan terhadap Mantan Wali Kota Jakarta Pusat tanpa memberi SK dan hanya melalui telepon.

Salah satu mantan kepala dinas mengaku sama sekali tidak mengetahui jika jabatannya akan diganti. Ia hanya menerima undangan untuk hadir di Balai Kota yang ternyata merupakan acara pelantikan beberapa kepala dinas dan wali kota pada 12 Juli silam. Namun, dirinya tidak diperbolehkan masuk dan hanya diberitahu jika pengarahan terhadap pejabat yang jabatannya dicopot diundur hari esok.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menuturkan pihaknya bisa saja memanggil Anies atas kasus pencopotan paksa jabatan yang telah dilakukan jika diperlukan koordinasi antara DPRD dan Komisi ASN.

Di sisi lain, Anies berharap agar KASN tidak memancing situasi atas perubahan jabatan yang ia lakukan.

“Menurut saya yang dingin lah. Teman-teman enggak usah komporin. KASN juga enggak usah panas-panasin, mau kenceng-kencengan.” tegas Anies saat ditemui, Rabu (18/7).

Anies menegaskan jika perubahan jabatan dilakukan untuk memperbaharui sistem organisasi di jajaran Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, permasalahan yang terjadi malah mempermudah ia dalam menilai sikap stafnya.

“Dalam melakukan assessment atas karakter-karakter staf kita, mana yang tabah, mana yang tenang, mana yang siap selalu bekerja.” imbuh Anies.

Beri tanggapan