fbpx
Pasang iklan

Amnesti Baiq Nuril dan Fakta Baru Kekerasan Terhadap Perempuan

Baiq Nuril menerima amnesti presiden, Jokowi menepati janjinya. Tapi amnesti tak menyelesaikan persoalan pelecehan terhadap perempuan. Amnesti hanya menyelamatkan satu orang. Hanya untuk kasus Nuril, kekerasan jenis lainnya mulai terkuak. Bahkan itu terjadi mungkin tanpa disadari.

Sementara, ribuan kasus lain tak pernah tersentuh hukum. Hukum hanya fasih membaca apa yang tertulis. Kasus pelecehan lebih banyak soal moral. Penanganan kasus-kasus serupa lebih sering berakhir dengan pilu, alasan para korban lebih memilih bungkam.  

Terlalu panjang kasus Nuril. Berbelit dan berliku. Ia bahkan harus ditahan untuk sesuatu yang bahkan ia telah jadi korban. Ia dilecehkan, kemudian mengadu. Tapi dengan aduannya melalui rekaman justru menjadi alasan untuk ia dijerat hukum. Ia disangka dengan pasal-pasal UU ITE. Ia jatuh tertimpa tangga. Tapi, tak menyerah. 

Baiq Nuril bebas. Tapi kebebasannya masih menyisakan persoalan mendesak. Selain kasus Nuril, kekerasan terhadap perempuan bahkan meningkat setiap tahun. Bahkan, kekerasan-kekerasan jenis baru menambah panjang daftar kekuatiran kita terhadap perempuan.  

Marital rape adalah kekerasan baru? 

Komnas Perempuan mencatat terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun 2019. Dilaporan sekitar 406.178 kasus atau meningkat sebesar 14% dari tahun sebelumnya. Menurut Mariana komisioner Komnas Perempuan, data tersebut memaparkan fakta baru tentang kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk ‘perkosaan dalam pernikahan’ (marital rape), kekerasan dalam pacaran, cybercrime, kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas. (jurnalperempuan.org, 11/3/19)  

Jenis kekerasan yang tergolong baru itu memang rentan terjadi. Dalam lingkungan masyarakat patriarki, perempuan adalah dibawah kendali laki-laki. Sebelumnya, bahkan tak pernah kita mendengar ada kasus suami perkosa istri. Kasus yang dianggap sensitif. Meski kenyataannya, seorang perempuan yang berstatus istri, tak selalu setiap saat siap untuk melayani suami untuk berhubungan intim. Nah, jika perempuan merasa tak sedang mood, tapi suami tetap memaksa maka hubungan yang terjadi tentu bukan ‘hubungan intim’ -yang menghendaki keinginan dari dua subyek.  

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) lebih miris lagi. Untuk kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan pada 2018 terdapar 7.238 kasus. Angka yang jauh lebih fantastis justru terjadi di tahun 2017, mencapai 384.446 laporan, (historia.id 22/3/2019)

Jumlah itu tentu saja belum mencakup mereka yang diam karena takut atau tak mendapat dukungan dari lingkungan. 

Lingkungan yang abai

Lingkungan adalah factor determinan bagi terjadinya kekerasan. Di kamp pengungsian, para penyintas anak-anak dan perempuan menjadi pihak paling rentan untuk dilecehkan. Nyaris setiap hari, mereka harus berhadapan dengan kekerasan dan pelecehan seksual, upaya perkosaan, hingga diintip di kamar mandi, -yang memang konstruksinya kerap tidak ramah terhadap perempuan.

“Lembaga swadaya masyarakat Perkumpulan Lingkar Belajar untuk Perempuan, LIBU Sulawesi Tengah telah menerima 42 pengaduan kekerasan berbasis gender di enam tenda ramah perempuan yang mereka kelola di Palu dan sekitarnya.” (bbc.com, 23/7/19)

Ini membuktikan bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi karena lingkungan abai dengan hak-hak perempuan. Ironisnya, hampir seluruh korbannya justru disalahkan oleh lingkungannya. Terutama untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga dan hubungan yang bersatus pacaran.  

Riwayat Pro-kontra RUU PKS

Kasus-kasus yang mendiskreditkan perempuan ini sayangnya tak mendapat perhatian serius dari pemerintah legislatif. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) belum juga dirampungkan. Sejak pembahasan Prolegnas (Program Legislasi Nasional) awal 2015 lalu, hingga sekarang rancangan itu belum juga ditetapkan. Sementara, UU ITE yang telah menelan banyak korban di sisi lain makin mendesak untuk direvisi. 

Keanehan lainnya adalah, Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) bersama beberapa kelompok agama-konservatis justru menolak RUU PKS sebagai produk dari ideology liberal. Sebagian besar kekuatiran mereka adalah bahwa produk legislasi itu akan ‘melegitimasi’ keberadaan LGBT.  

Sedangkan Persistri (Persatuan Islam Istri) menolak rancangan legislasi itu lebih karena soal agama dan sakralnya pernikahan. Bagi mereka, produk legislasi PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) bisa mendegradasi lembaga perkawinan, ketika hukum turut mencampuri orangtua dalam menentukan kapan dan kepada siapa anak mereka akan dinikahkan. (republika.id, 16/7/19) 

Akankah kasus Nuril jadi yang terakhir? 

Riwayat panjang kasus Nuril menunjukkan satu hal krusial: negara belum sepenuhnya hadir melindungi perempuan. RUU PKS harus segera ditetapkan, tanpa mengabaikan segala bentuk kritikan yang masuk demi perbaikan dan upaya menghadirkan perlindungan hukum yang memadai.

Apalagi, UU ITE yang justru melahirkan paradox, ketika seorang korban justru bisa dijerat hukum karena medium yang digunakannya untuk melaporkan pelaku. Nuril yang korban justru dilapor karena mengedarkan rekaman (pelecehan terhadap dirinya) dan membuatnya menjadi tersangka.

Cukup kasus Baiq Nuril yang diselesaikan lewat jalur istimewa amnesti. Ke depan, kita semua berharap ini adalah kasus terakhir. Perempuan yang korban pelecehan dan kekerasan harus didukung dan dilindungi oleh lingkungan dan negara.

Beri tanggapan

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)