fbpx

Ini Tanggapan Anggota Bawaslu yang Dilaporkan ke DKPP Soal Ucapan Aksi Reuni 212

GEMA, Jakarta – Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo dilaporkan Jaringan Advokat Pengawal NKRI (Japri) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait komentarnya ihwal aksi reuni 212.

Ketika itu Ratna menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran pemilu dalam kegiatan itu. Menurut Ratna pernyataannya soal tak ada pelanggaran di aksi itu sudah sesuai dengan kapasitasnya sebagai pengawas pemilu.

“Sebagai penyelenggara saya meyakini itu sudah sesuai dengan aturan. Kalau pun kemudian ada pihak yang tak bisa menerima, ya kan ada saluran yang disediakan oleh Undang-undang,” ujar Ratna ketika dihubungi wartawan, pada Rabu, 5 Desember 2018.

Menurut Ratna ketika dirinya memantau aksi tersebut dari televisi lantaran kondisinya yang kurang sehat. Kendati demikian, Ratna menyebut mengawasi jalannya aksi itu sesuai dengan apa yang tampilkan di televisi.

“Karena itu saya hanya sampaikan hal-hal yang bisa saya lihat dan dengar lewat televisi. Untuk hal lain, saya minta laporannya dari Bawaslu DKI yang mengawasi di lapangan,” terangnya.

Sebelumnya, Ratna menyebutkan kehadiran calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, di acara Reuni Akbar 212 yang berlangsung di Halaman Monumen Nasional atau Monas tidak melanggar aturan kampanye. Selain itu, Ratna menilai tidak ada unsur kampanye saat Prabowo menyampaikan orasinya.

“Sebagai pihak yang diundang, tidak masalah. Sepanjang tidak melakukan kampanye,” kata Dewi melalui pesan singkat, pada Minggu, 2 Desember 2018.

Simak: Anggota Bawaslu Dilaporkan ke DKPP Soal Ucapan Aksi Reuni 212.

Diberitakan sebelumnya, Jaringan Advokat Pengawal NKRI (Japri) melaporkan anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) soal ucapan tentang aksi reuni 212.

“Kami laporkan itu terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu,” ujar pelapor, Abdul Fakhridz Al Donggowi, di kantor DKPP, Jakarta.

Abdul berpendapat anggota Bawaslu baru bisa menyebut tak ada pelanggaran ketika memverifikasi temuan dan aduan dari masyarakat. Hal itu, kata dia, juga harus disampaikan dalam pernyataan resmi kelembagaan.

“Sementara di sisi lain anggota Bawaslu ini dengan modal nonton di TV saja langsung berkesimpulan tidak ada pelanggaran kampanye,” imbuhnya.

Beri tanggapan