fbpx

Eks Napi Korupsi Masuk DCT, KPK Imbau Pemilih Berhati-Hati Gunakan Hak Pilihnya

GEMA, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau agar masyarakat berhati-hati menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019. Tujuannya agar para caleg yang terpilih nantinya tidak menambah daftar kasus korupsi di Indonesia.

“KPK sudah cukup banyak memproses pelaku korupsi ini. Untuk anggota legislatif, dari DPR ada sekitar 69 orang yang kami proses. Tentu saja KPK tidak berharap ada orang ke-70 atau ke-71, dan kami harap korupsi tidak lagi terjadi. Ini sekaligus imbauan kepada pihak terkait karena momen pemilu legislatif akan dilakukan nanti. Sedangkan anggota DPRD sekitar 149 orang sudah kami proses. Harapannya tentu saja tidak perlu bertambah,” kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, pada Senin, 12 November 2018.

Febri mengatakan KPK juga telah berdiskusi dengan KPU soal adanya eks napi korupsi yang menjadi caleg pada Pemilu 2019. KPK mendukung KPU untuk mengumumkan siapa saja caleg eks napi korupsi itu kepada publik.

“Kemarin disampaikan kepada kami ada rencana KPU untuk mengumumkan 40 (mantan) terpidana korupsi yang menjadi calon anggota legislatif. Kami tentu saja memandang dalam konteks pemenuhan hak publik, hak pemilih untuk tahu siapa yang akan mereka pilih, agar tidak salah pilih, kemudian kami mengatakan pada prinsipnya dalam diskusi tersebut, itu hal yang bisa dilakukan ke depan bersama-sama,” imbuhnya.

Kabiro Humas KPK itu mengimbau pemilih agar tidak memilih caleg yang tidak berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Febri juga mengajak warga menolak serta tidak memilih caleg yang memberikan uang agar dipilih saat pemilu.

“Untuk mencegah (korupsi terulang lagi) harapannya, agar masyarakat memilih secara hati-hati. Jangan memilih orang yang tidak berkomitmen dengan pemberantasan korupsi, apalagi yang pernah melakukan korupsi dan orang-orang yang coba menawarkan uang untuk membeli suara. Kami pandang itu tidak layak dipilih. Uangnya harus ditolak dan orangnya tidak layak dipilih,” ujar Febri.

Beri tanggapan