fbpx

KPU Minta Peserta Pemilu Mendaftarkan Akun Medsos Kampanye

(Gema – Jakarta) Wahyu Setiawan, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta para peserta pemilu untuk melaporkan akun media sosial resmi yang akan digunakan dalam masa kampanye.

“Agar kami (KPU dan Bawaslu) bisa memastikan akun-akun resmi itu tidak menyebarkan materi yang mengandung konten-konten kampanye tidak sesuai ketentuan,” kata Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, Jakarta, pada Kamis, 30 Agustus 2018.

Wahyu mengatakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPU akan memantau akun-akun resmi yang telah didaftarkan. Menurut dia, KPU dan Bawaslu memantau akun tersebut dari konten-konten yang tidak sesuai dengan aturan kampanye.

Menurut Wahyu, meski tak mengatur sanksi kampanye media sosial secara rinci, KPU dan Bawaslu juga akan menyaring akun-akun palsu yang bertebaran di media sosial. Karena sanksi pelanggaran kampanye juga akan mengacu pada Undang-Undang mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

“Sanksi hukum akan tetap berlaku efektif apabila pihak tertentu menggunakan media sosial dan bertentangan dengan aturan-aturan yang diberlakukan,” tutur dia.

Selain itu, Wahyu juga mengatakan KPU dan Bawaslu akan segera memantau segala unsur kampanye di media sosial. Termasuk antisipasi isi dalam kolom komentar negatif yang ada di media sosial.

“Ya, itu kewenangan Bawaslu dan akan menangani itu,” katanya.

Di sisi lain, Wahyu pun menuturkan kampanye di media sosial memang diperbolehkan dalam pemilu 2019 mendatang. Hal ini, kata dia, dengan melihat banyaknya masyarakat yang sudah melek media sosial.

“Pengguna medsos semakin besar sehingga kami perkenankan medsos menjadi media untuk metode kampanye,” kata dia.

Kampanye peserta pemilu di media sosial diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum dalam pasal 35. Pasal tersebut menyebutkan akun resmi media sosial untuk kampanye dapat didaftarkan maksimal 10 untuk setiap aplikasi.

Pendaftaran akun ini dilakukan paling lambat satu hari sebelum masa kampanye yang jatuh pada 23 September 2018

Sedangkan mengenai besaran dana kampanye pada pilpres dan pileg tahun ini meningkat sebesar Rp 25 miliar. Patut diketahui jumlah dana kampanye pemilu ini terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 327 tentang Pemilihan Umum.

Beri tanggapan