fbpx

KPU: Dana Kampanye Pemilu 2019 Lebih Besar Dibanding Pemilu 2014

(Gema – Jakarta) Ketua KPU Arief Budiman berbicara bahwa saat ini KPU membahas terkait dana kampanye capres cawapres dalam Pemilu 2019. Dirinya menyebut Jumlah dana kampanye saat ini mengalami kenaikan dibandingkan pemilu sebelumnya.

“Memang terjadi peningkatan dibandingkan dengan besaran sumbangan di pemilu lima tahun lalu,” ujar Ketua KPU Arief Budiman, di Hotel Mandarin, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada Kamis 23 Agustus 2018.

Arief mengatakan dana kampanye antara pileg dan pilpres berbeda. Masing-masing sumbangan memiliki jumlah yang berbeda satu sama lain.

“Ini kan sumbangan ini pemilunya beragam ya, ada DPD, pileg, pilpres, DPRD. Jadi ukuran masing-masing sumbangan agak beda-beda,” kata Arief.

Menurut dirinya bukan KPU yang mengatur besaran dana kampanye tersebut. Namun KPU hanya mengikuti aturan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Kalau itu (perubahan), bisa ditanyakan ke pembuat UU ya. Karena kan, KPU mengikuti apa yang tertera di UU,” kata Arief.

Sebelumnya pada pemilu 2014 dana kampanye perseorangan tidak boleh melebihi Rp 1 miliar. Sedangkan saat ini dana perseorangan sebanyak Rp 2,5 miliar.

Sedangkan untuk dana kampanye dari badan usaha pada pemilu 2014 sebesar Rp 5 miliar. Sedangkan saat ini sebesar Rp 25 miliar.

Patut diketahui jumlah dana kampanye pemilu ini terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 327 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 327:

(1) Dana Kampanye yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 326 tidak boleh melebihi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Dana Kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 tidak boleh melebihi Rp25.000.000.000,O0 (dua puluh lima miliar rupiah).

(3) Perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan sumbangan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU.

Intinya memang KPU yang mengatur besaran dana kampanye tersebut. Namun KPU hanya mengikuti aturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pemilu.

Beri tanggapan