fbpx

Teriakan Sakit Hati dari Makassar

(Gema – Makassar) Warga Makassar ternyata masih larut dalam euphoria untuk menggantikan presiden Jokowi lewat aksi #2019GantiPresiden di Monumen Mandala, 12 Agustus, kemarin. Mereka tak tanggung-tanggung memberikan sambutan luar biasa untuk kedatangan Neno. Diantara kerumunan massa, juga terlihat ustad Aziz Qahar, politisi senior yang dua kali menjabat sebagai anggota DPD dan tiga kali masuk bursa pencalonan Pilgub Sulsel.

Antusiasme peserta aksi sepertinya menemukan momentum yang pas pasca deklarasi Capres-Cawapres sehari sebelumnya di Jakarta. Orang-orang yang selama ini hanyut dalam narasi anti-Jokowi, seketika diberi nafas segara untuk menerikkan ganti presiden, sekencang-kencangnya.

Bukan orang Papua

Gerakan ini memang terlihat gagah dan heroik. Terlihat gagah dengan bergabungnya beberapa tokoh yang selama ini dicitrakan sebagai ulama, ulama yang tak jarang pada setiap ceramahnya justru mengeluarkan kata-kata keburukan dan fitnahan terhadap pemerintah. Ulama atau yang mereka sebut ulama itu memang tampil gagah dengan ‘kostum arab’, dan itu kadang cukup mampu meyakinkan umat yang hanya peduli dengan tampilan fisik.

Aksi itu pun terdengar heroik. Dengan narasi bahwa pemerintahan sekarang telah jauh melenceng dari amanah rakyat, bahwa pemerintahan sekarang telah menggadai aset negara kepada asing, dan beban utang negara yang makin membengkak.

Mereka lupa, bahwa negara ini pun berdiri juga salah satunya dengan utang. Bahwa, mekanisme utang yang memang menjadi pola transaksi global yang nyaris tak terhindari. Bahkan, kalau sekadar memaparkan perbandingan, kala era SBY menggunakan utang untuk menyalurkan subsidi tanpa diimbangi dengan pembangunan infrastruktur, bahkan beberapa titik justru mangkrak.

Sementara, dari rentetan pembangunan yang telah dilakukan oleh Jokowi, Papua menjadi catatan yang paling istimewa, penduduk desa di sana, adalah menjadi pengalaman pertama mereka menikmati lampu, air, BBM yang seharga dengan daerah lain dan jalanan beraspal.

Lantas, apakah simpatisan aksi  #2019GantiPresiden ada yang peduli dengan apa yang terjadi dengan Papua kini? Apakah mereka ada yang berasal dari Papua? Tidak, mereka sebagian besar adalah tetangga kita, yang mungkin sebagian besar lagi tak pernah ke Papua.

Klaim konstitusional

Meski lebih bernuansa kebencian dan mengganggu (isu) kinerja pemerintahan, mereka justru mengklaim bahwa aksi mereka adalah konstitusional.

Oleh peserta deklarasi #2019GantiPresiden, mereka mengklaimnya sebagai gerakan (politik) konstitusional. Jelas, undang-undang mengatur itu, bahkan melindungi semua orang orang punya hak bersuara setuju atau tidak setuju, atau tak ikut bersuara.

Tapi, justru, secara konstitusional Pilpres baru dimulai 2019 nanti, tapi mengapa setahun terakhir sudah dilakukan aksi boikot calon di balik deklarasi #2019GantiPresiden? Gerakan #2019GantiPresiden ini secara terstruktur disebar tidak hanya untuk menjegal Jokowi (yang ternyata gagal juga), di sisi lain ini juga sebuah bentuk nyata ‘kampanye hitam’.

Kampanye hitam ini seharusnya ditelusuri, bukan hanya karena telah mengganggu kinerja pemerintahan yang saat ini masih bekerja, namun kita harus melihat ini sebagai sebuah gerakan politik yang tak sesuai jadwal, inkonstitusional.

Etika  

Pertanyaannya, apakah mereka cukup peduli dengan gangguan itu? Apakah mereka cukup memahami bahwa narasi buruk itu telah meracuni persepsi warga mengenai pemerintahan saat ini? Ataukah ini hanya karena syndrome power, gelagat hasrat kuasa yang tak terbendung lagi?

Jika tidak dengan alasan itu, mengapa mereka tidak berusaha membangun narasi sendiri yang berisi tentang visi program dan apa yang akan mereka lakukan jika kelak mengambil-alih kekuasaan? Jika kekuasaan di tangan mereka, apakah penanganan negara ini bisa lebih baik?

Jika tidak, ini sama halnya bahwa deklarasi #2019GantiPresiden lebih bermuatan asal bukan Jokowi, yang di dalamnya sama sekali tak ada visi.   

Asal bukan Jokowi? Lalu siapa? Dengan apa ia mampu membangun negara ini?

Ada yang kita lupa satu hal, namun teramat prinsipil, adalah aspek etika. Pemerintahan masih berjalan dengan baik, dengan pembangunan nyata, tapi sekelompok orang berteriak di jalan meneriakkan kebencian pada figur, bukannya melakukan kritik konstruktif. 

Memang, dalam ranah demokrasi, yang dihitung adalah angka partisipasi, bukan alasan atau tujuan dari pentingnya ikut berkontribusi. Mereka seperti mengabaikan bahwa pemerintahan yang saat ini sedang berjalan, masih membutuhkan waktu untuk melayani semua kalangan, menyentuh seluruh daerah. Tapi secara nyata, kita sudah bisa melihat apa yang telah diperbuat.

Jadi, selain asal bukan Jokowi, deklarasi #2019GantiPresiden sama sekali tak menjanjikan perbaikan, alih-alih, di dalamnya hanya terdengar teriakan sakit hati.

Beri tanggapan