fbpx

Data Bawaslu-KPU, Ada Sebanyak 207 Caleg Mantan Napi Koruptor

(GEMA-Jakarta) Berdasarkan data yang di himpun oleh pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bahwa ada lebih dari 200 bakal calon legislatif (bacaleg) yang masuk dalam kategori mantan terpidana koruptor.

Fritz Edwar Siregar yang merupakan anggota dari Bawaslu mengutarakan bahwa jumlah 200 orang lebih bacaleg mantan napi koruptor tersebut terdapat di 12 Provinsi, 37 Kabupaten, dan 19 Kota di seluruh Indonesia.

“Data awal kan ada 199 bacaleg, tetapi kemudian dilakukan penelitian kembali sehingga di dapatlah 223 orang yang di duga mantan terpidana kasus korupsi di 12 Provinsi, 37 Kabupaten, dan 19 Kota. Dan kemudiandari 223 itu diakukan kebali validasi ke Provinsi dan Kabupaten, di dapatlah sebanyak 202 yang benar-benar mantan terpidana korupsi” ujarnya pada hari rabu (1/8/2018) di  Jakarta .

Data yang telah rampung di himpun oleh Bawaslu melalui pengawasannya ialah data untuk bakal calon legislatif di skala kabupaten dan provinsi. Pihak Bawaslu belum menemukan data bacaleg yang tersangkut korupsi untuk skala DPR-RI.

Pada sebelumnya, berdasar dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada lima orang bakal calon legislatif mantan terpidana korupsi untuk tingkatan DPR-RI. Jadi jika di kalkulasi secara  keseluruhan dari data Bawaslu dan KPU maka sebanyak 207 bacaleg mantan narapidana kasus korupsi untuk semua tingkatan.

Tetapi hal ini akan berubah setelah perbaikan daftar calon dan syarat calon, serta pengajuan bakal calon pengganti anggota dewan yang akan ditutup pada tanggal 31 juli 2018 kemarin.

Bawaslu juga menghimbau agar partai politik mengganti para calon legislatif tersebut yang pernah tersangkut kasus korupsi sesuai dengan kesepakatan awal mengenai integritas para calon legislatif nantinya.

Pihak Bawaslu juga lebih berfokus untuk melakukan imbauan dan menunggu adanya perbaikan dari masing-masing partai politik yang mengajukan para calegnya.

“Jika nanti ada perbaikan dan mereka masih ada dalam daftar calon yang akan diajukan, mungkin pihak Bawaslu akan melakukan press release. Dan biarkanlah masyarakat yang menilai apakah partai tersebut sepakat sesuai dengan komitmennya atau tidak” tegas anggota Bawaslu, Fritz.

Dalam PKPU sendiri menegaskan bahwa pengajuan bakal calon yang lebih jelasnya diatur dalam Pasal 4 PKPU 20/2018 bahwa seleksi bakal calon yang dilakukan oleh partai politik tidak menyertakan bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Beri tanggapan